Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

Demokrat Nilai Bukti yang diberikan Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung

0 46

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bukti-bukti yang diberikan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam sidang gugatan terhadap keputusan Kementerian Hukum dan HAM (KEMENHUMHAM) Republik Indonesia (RI), Yasonna Laoly tidak nyambung.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan dalam siaran pers tertulis yang diterima tim media ini melalui pesan WhatsApp/WA pada Kamis (16/09/2021).

“Seperti yang kami duga, lagi-lagi mereka tidak dapat buktikan 2 hal utama, yaitu; Satu, Dasar Hukum apa yang digunakan untuk menyelenggarakan KLB? Dua, Siapa dan Berapa Pemilik Suara sah yang hadir saat itu?. Bukti yang diberikan tidak nyambung !“ tegas Pandjaitan.

Menurut Anggota Komisi III (bidang hukum) DPR RI tersebut, hingga saat ini, proses persidangan berjalan dengan baik dan profesional, dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan bukti, meskipun pihak Moeldoko tidak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti mereka.

Sementara itu, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo (Hamdan Zoelva & Partners) menyatakan, bahwa setiap upaya menggugat Keputusan Negara, harus dengan tatacara dan penyertaan dokumen yang tentunya juga harus diakui Negara.

Menurutnya, dalil-dalil gugatan oleh pihak Moeldoko tidak memenuhi persyaratan mendasar tersebut.

“Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah Kongres adalah Surat Keterangan dari Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham. Sementara Surat yang pihak Moeldoko sampaikan, diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak tercatat di Kemenkumham RI. Jadi, sudah tepat Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang”, ujar Heru.

Persidangan Gugatan KSP Moeldoko kepada Menkumham RI Yasona Laoly, terkait penolakan pemerintah terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang telah masuk dalam tahapan pembuktian dokumen.

Dalam KLB tersebut, Moeldoko (sebagai Penggugat) dipilih sebagai Ketua Umum. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sejak awal menegaskan, bahwa kegiatan KLB tersebut adalah upaya ‘begal politik’ yang illegal dan inkonstitusional.

Tahapan sidang selanjutnya adalah pengajuan Bukti Tambahan dan Saksi Fakta dari Pihak Moeldoko yang di agendakan pada tanggal 23 September 2021.

Seperti diketahui, pada akhir bulan Juni lalu, KSP Moeldoko dan Jhonni Alen Marbun menggugat Menkumham RI di Pengadilan TUN Jakarta dengan No. 150/G/2021/PTUN-JKT yang diketuai oleh Majelis Hakim Enrico Simanjutak, serta Hakim Anggota Budiamin Rodding dan Sudarsono. (kt/win).

Comments
Loading...