KOMISI IX DPR RI Ancam Tidak Akan Bersidang Lagi Dengan BPJS Kesehatan dan KEMENKES


  • Bagikan

Koran Timor.Com – Jakarta – Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan oleh BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI mendapat kritikan pedas banyak Anggota DPR RI Komisi IX. Bahkan terkait hal ini Anggota Komisi IX DPR RI mengusulkan agar tidak melakukan sidang atau rapat dengan BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI jika masih tetap menaikan iuran kelas III BPJS Kesehatan.

 

Swipe up untuk membaca artikel

Wacana kenaikan Premi BPJS Kesehatan menjadi poin yang mendapat sorotan tajam di Rapat Kerja [RAKER] Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BPOM RI, Kepala BKKBN RI, Ketua DJSN dan Direktur Utama BPJS Kesehatan RI tanggal 7 November 2019.

Anggota DPR RI asal NTT Ratu Ngadu Bonu Wula, S.Th mengkritisi rencana Pemerintah Indonesia menaikan premi BPJS yang menurutNya tidak relevan dengan kondisi pendapatan masyarakat NTT hari ini yang masih tergolong rendah. Ia juga menyoroti soal kepesertaan Anggota BPJS yang menekankan satu keluarga dan bukan individu.

Baca Juga :  Ketua PWNU NTT Ketua Pesparani 2020, Bukti NTT Terbaik Dalam Toleransi

 

Terkait hal ini Ratu Wula mengusulkan agar SOP BPJS dirubah dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu kepesertaan BPJS berdasarkan individu dan bukan satu keluarga [1 KK] agar beban masyarakat lebih ringan dibanding

 

Persoalan lain yang menjadi sorotan Ratu Wula ialah keluhan Peserta BPJS ASN. Peserta BPJS berstatus ASN yang sakit dan rawat inap di rumah sakit harus mendapat rujukan dari Puskesmas daerah asal pasien ASN. Bila tidak, maka tidak diberlakukan BPJS bagi pasien ASN. Padahal menurut Ratu Wula, setiap bulan ada potongan untuk BPJS dari gaji ASN untuk jaminan kesehatan.

  • Bagikan