Jangan Dipolitisir : Kesehatan Gratis Adalah Program Wajib Pemda


  • Bagikan

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Kesehatan Gratis adalah program wajib Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai perwujudan Pasal 34 UUD 1945 dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. Karena itu, para Pasangan Calon (Paslon) kepala daerah diminta untuk tidak mengklaim atau mempolitisir pelayanan kesehatan gratis sebagai program Paslon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Demikian sari pendapat dari 2 orang akademisi, Darius Mauritsius, SH, MH dan (kandidat Doktor, red) Urbanus Ola Hurek, MS yang dikonfirmasi secara terpisah terkait program pelayanan kesehatan gratis yang dijadikan sebagai ‘janji’ politik oleh beberapa pasangan calon (paslon) kepala daerah/wakil kepala daerah di NTT.

Swipe up untuk membaca artikel

Darius Mauritsius menjelaskan, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara (UUD) Republik Indonesia (RI) Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. “Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu,” jelasnya.

Baca Juga :  Malaka Bangkit, Malaka Bermartabat dan Malaka Sejahtera Bersama EB-RTS

Untuk mewujudkan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, papar Darius, Pemerintah RI menetapkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). “Dalam Pasal 19 UU SJSN berbunyi : Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan,” ujarnya mengutip.

  • Bagikan