Edukatif, Investigatif, Faktual, Berimbang

TPDI NTT Laporkan Kabalai BP2JK NTT ke KPK

0 68

KORANTIMOR.COM – KUPANG –

Tim Pembela Demokrasi Indonesia NTT, Merdian Dewanta Dado, SH akhirnya melaporkan Kepala Balai Pelayanan Pelelangan Jasa Konstruksi (BP2JK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Andi Simil Safril ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam proses lelang paket proyek pengerjaan Jalan Nasional Trans Flores, ruas Nangaroro-Maunori-Raja senilai Rp 32,8 Milyar.

Demikian disampaikan Advokat PERADI sekaligus Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT/TPDI NTT, Meridian Dewanta Dado, SH melalui press rilis yang diterima Tim Media ini pada Senin (4/01/2021).

“Sebab berdasarkan informasi yang kami terima, ada kontraktor tertentu yang berkepentingan untuk memenangkan proyek itu. Lalu mereka menggunakan berbagai daya upaya; berupa suap dan pemberian janji-janji kepada oknum pejabat penting dan penentu dalam proyek dimaksud,” ujar Meridian.

 

Oleh karena itu, lanjut Merdian, bila proyek dimaksud tetap dipaksakan tender ulang /pemasukan penawaran ulang, maka semakin kuat dugaan bahwa Kabalai BP2JK NTT terindikasi telah tersandera kepentingan kontraktor tertentu untuk memenangkan proyek dimaksud.

 

“Mengikuti perkembangan tender proyek pengerjaan Jalan Trans Flores, ruas Nangaroro -Maunori – Raja senilai Rp 32,8 Milyar yang gagal sebagai akibat adanya sanggahan para peserta, TPDI NTT patut mencurigai adanya dua perbedaan sikap yang saling bertolak belakang satu sama lain antara dua orang pejabat tinggi pada institusi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTT,” jelasnya.

Perbedaan sikap, kata Meridian, yang saling bertolak belakang satu sama lain itu tampak saat Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah IV Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) NTT Nino Sutrisno, ST, MT menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk melakukan tender ulang atau pemasukan penawaran ulang. Dan sesuai sanggahan dari peserta lelang, sebaiknya harus menunjuk saja pemenang tender dari salah satu peserta tender yang memenuhi syarat sebagai pemenang tender tersebut.

“Alasannya, Pokja BP2JK NTT juga telah mengakui sanggahan dari peserta lelang (PT. Novita Karya Taga, red) atas hasil evaluasi tender dan sanggahan mereka dinyatakan benar oleh Pokja BP2JK NTT,” tandasnya.

Koordinator TPDI NTT itu menambahkan, bahwa oleh karena Pokja sudah mengakui kebenaran sanggahan, maka kabalai BP2JK NTT dan anggota Pokja tinggal umumkan saja pemenang yang logis dan tidak menyalahi dokumen penawaran serta mengingat efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan.

Sementara itu Kepala Balai (Kabalai) BP2JK NTT, Andi Simil Safril justru menyatakan proyek Jalan Trans Flores, ruas Nangaroro -Maunori – Raja senilai Rp 32,8 Milyar harus dilakukan pemasukan penawaran ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dimana Pokja BP2JK NTT kini sedang melakukan persiapan terhadap proyek tersebut.

Menurut Meridian, TPDI NTT justru sudah membaca secara menyeluruh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Namun, didalam peraturan itu tidak ada satu pasal dan tidak ada satu ayat pun yang bisa menjadi rujukan untuk dilakukannya tender ulang /pemasukan ulang penawaran terhadap proyek Jalan Trans Flores, ruas Nangaroro -Maunori – Raja.

“Besok (Rabu, 06/01/2021), saya akan ke gedung KPK lagi untuk menyerahkan dokumen lelang kepada penyidik,” imbuhnya. (.kt/tim)

Comments
Loading...