SK Pelantikan BPD Letmafo Oleh Bupati TTU Melawan SE Mendagri


  • Bagikan
Foto by Pos Kupang Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes
KORANTIMOR.COM – KEFAMENANU – Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Raymudus Sau Fernandes (RSF) dinilai ‘melangkahi’ alias melawan Perintah Mendagri, Tito Karnavian melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 140/3199/SJ, tertanggal 19 Mei 2020 Tentang Penundaan Pengisian dan Peresmian Anggota BPD dan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu di seluruh Indonesia.
Mantan Kades Letmafo, Laurentius Eno
Demikian penilaian mantan Kepala Desa Letmafo, Lorentius Eno yang dihubungi tim media ini melalui telepon selularnya, Jumat (29/5/20) terkait adanya Surat Edaran Mendagri Tito Karnavian tersebut di atas.

“Surat Keputusan Bupati TTU Nomor 344/KEP/HK/2020 Tentang Penetapan dan Peresmian BPD Letmafo, jelas-jelas bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 140/3199/SJ Tanggal 19 Mei 2020 Tentang Penundaan Pengisian dan Peresmian Anggota BPD dan Pengisian Anggota BPD Antar Waktu,” tandas Lorentius.

Berdasarkan SE Mendagri tersebut yang diperoleh media ini, Mendagri menjelaskan, SE itu merupakan tindaklanjut terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang diperpanjang dengan Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020.
Dalam poin (3) SE Mendagri itu secara gamblang menegaskan bahwa dalam rangka menghambat penyebaran wabah Corona Virus Desease (Covidd-19) yang saat ini meningkat signifikan di seluruh Indonesia. Karena itu Mendagri menginstruksikan kepada (Bupati/Wali Kota se Indonesia, red) untuk mengambil langkah-langkah:
a) Menunda peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan peresmian Anggota Badan permusyawaratan Desa Antarwaktu di Wilayah saudara sampai dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh pihak yang berwenang;
b) Menghimbau kepada seluruh desa di wilayah Saudara untuk menunda kegiatan Pemilihan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berpotensi dapat menyebabkan berkumpulnya orangnya;
Namun dalam kenyataannya, Plt. Camat Insana Tengah, Johanes Yoseph Mesu memerintahkan pemilihan ulang BPD Letmafo. Pemilihan dilaksanakan pada Bulan April 2020 dalam masa Pandemi Covid-19 tanpa mengikuti protokol kesehatan. Bahkan ada kelompok warga bergoyang ria di sela-sela pemililihan ulang tersebut.
Bupati TTU kemudian mengeluarkan SK Penetapan BPD letmafo versi ‘Camat Mesu’ dan memerintahkan Plt. Camat Insana Tengah untuk melantik BPD hasil pemilihan ulang itu.
Sementara itu, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes saat dikonfirmasi tim media ini menanggapi bahwa pihaknya telah mempelajari Surat Edaran Mendagri tersebut dan memperhatikan situasi saat ini. “Kita sudah pelajari edaran tersebut dan mempelajari situasi saat ini,” tulisnya.

Menurut RSF, harus ada BPD sebagai bagian dari persyaratan pencaiaran Bantuan Langsung Tunai (BLT). BPD (BPD Letmafo, red) harus dilantik agar tidak mengorbankan rakyat. “Bagian dari persyaratan untuk pencairan BLT harus ada BPD, maka BPD harus dilantik agar tidak mengorbankan rakyat,” tandasnya.

Foto by Pos Kupang
Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes
Ditanyai lebih lanjut, kalau begitu mengapa tidak lantik saja mereka yang sudah terpilih pada November 2019, atau perpanjang SK BPD lama sambil menunggu hasil penyelesaian (klarifikasi, red) sengketa penggugat (Forum Masyarakat Peduli Letmafo) dan tergugat (Panitia Lama Penjaringan BPD Letmafo), Bupati TTU dua periode itu menjawab bahwa sengketa itu sudah dievaluasi dan justru masyarakat menolak sehingga dilakukan pemilihan BPD dan dihadiri oleh mereka yang menolak (penggugat, red). “Kalau itu sudah dievaluasi dan justru masyarakat menolak sehingga dilakukan pemilihan ulang dan dihadiri oleh mereka yang menolak itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kepala Daerah yang akrab disampa Bupati Ray Fernandes itu mengatakan bahwa pemilih yang hadir saat pemilihan itu berjumlah 986 orang dan semuanya menerima hasil pemilihan,” tutupnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh media ini, Plt. Camat Insana Tengah, Yohanes Yosep Mesu melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa Letmafo pada Rabu (27/5/2020) di Kantor Camat Insana Tengah berdasarkan SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor 344/KEP/HK/2020 Tentang Peresmian BPD Letmafo-Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara.
Pelantikan itu juga mengundang reaksi kecewa DPRD TTU, terutama Ketua DPRD TTU, Hendrik Bana. Menurutnya, pelantikan itu terkesan mendadak dan mengabaikan proses penyelesaian yang sementara diupayakan DPRD TTU melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang rencananya akan menghadirkan semua pihak bertikai (Penggugat dan Tergugat serta Plt. Camat Insana Tengah dan Penjabat Kades Letmafo) dan Dinas Teknis terkait (Dinas PMD, red).
Hendrik Bana mengungkapkan bahwa sebenarnya proses penyelesaian sengketa BPD Letmafo sedang berajalan baik. Pihaknya juga telah mengutus DPRD dan Dinas Teknis (Dinas PMD, red) terkait turun menggali informasi di masyarakat dan menangkap akar masalah yang sesungguhnya. Tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut yakni RDP untuk klarifikasi dan diselesaikan menurut petunjuk Perda nomor 11 tahun 2014, tetapi malah ia mendengar informasi bahwa sudah ada pelantikan BPD Letmafo.
“Terus terang saya kaget dan kesal serta kecewa mendengar informasi pelantikan itu, padahal saya sudah berniat memanggil semua pihak untuk duduk bersama dalam RDP untuk klarifikasi dan dicarikan solusi penyelesaiannya sesuai Perda Kabupaten TTU nomor 11 tahun 2014. Jadi tinggal satu langkah saja untuk selesaikan masalah ini,” ujarnya sambil menarik nafas yang panjang.
Ketua DPRD TTU itu mengkritisi pelantikan itu oleh pemerintah wilayah seakan mengabaikan begitu saja para pihak terkait sengketa pemilihan BPD Letmafo yang sedang berjuang menuntut keadilan. Menurut Hendrik, kejadian tersebut merupakan contoh buruk cara berdemokrasi untuk rakyat. (kt/tim)
Baca Juga :  Bank NTT Kancab Surabaya Punya Kredit Macet Rp 138 M
  • Bagikan