Mencegah Penyebaran Covid 19, 60 Narapidana Kelas II A Kupang Dibebaskan Bersyarat


  • Bagikan

KORANTIMOR.COMKUPANGKepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Timur (Kakanwil Kemenkumham-NTT), Marciana Dominika Jone, S.H, membebaskan secara bersyarat 60 orang Narapidana di Lapas Kelas IIA Kupang, yang terdiri dari 36 Napi Asimilasi dan 24 Napi Integrasi.

Foto: 60 Napi Kelas II A yang dibebaskan untuk mencegah penyebaran Covid-19

Narapidana yang dibebaskan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Swipe up untuk membaca artikel

Marciana Jone, saat memberikan sambutan pelepasan di pelataran Lapas Kelas IIA Kupang (2/4/2020), menegaskan bahwa ke 60 orang narapidana yang dibebaskan tersebut sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan Peraturan Kemenkumham Nomor 10 Tahun 2020. “Pengeluaran dan pembebasan Narapidana ini berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020, melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 masuk Lapas,” jelas Marciana.

Kakanwil HUMHAM NTT, Marciana Jone, S.H saat arahan sebelum pembebasan 60 Narapidana Kelas II A Kupang

Lanjut Marciana, pembebasan ini selain demi pencegahan Covid-19, juga sebagai langkah progresif Kementrian Hukum dan Ham dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19, sehinggan Kemenkumham sedini mungkin mengambil langkah dengan berpedoman pada himbauah Social Distancing dan Phycical Distancing dari WHO melalui Dinas Kesehatan RI.

Kata Marciana, “Tidak lain alasan utama pembebasan melalui asimilasi dan integrasi ini, terkait dengan Covid-19, di mana Narapidana ini tergolong kelompok rentan dan ini sangat sulit ketika satu saja yang terpapar, pasti akan sulit penanganannya. Makanya mereka harus dipisahkan juga, dan ini harus, apalgi Lapas Kupang sudah over kapasitas,” Ungkap Marciana.

Adapun syarat dan kriteria pengeluaran Narapidana melalui Asimilasi di rumah, (1) Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tangal 31 Desember 2020; (2) Narapidana yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing; 3) asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat; (4) Surat Keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Baca Juga :  Gudang Farmasi RSUD Waeramo Terbakar, Pemprov NTT Siapkan Bantuan Obat dan APD
  • Bagikan