Ketua Araksi: KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka Rp 10,8 M dan DAK TTU Rp 47,5 M


  • Bagikan

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan supervisi dan mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Benih Bawang Merah tahun 2019 di Kabupaten Malaka Rp 10,8 M dan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten TTU Rp 47,5 M tahun 2007.

Ketua Araksi, Alfred Baun

Demikian dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (Araksi), Alfred Baun kepada tim media ini Kupang, Sabtu (5/9/20) sore. “Dalam waktu dekat ini, KPK akan melakukan supervisi dan mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi proyek Pengadaan Benih Bawang Merah dan proyek DAK Pendidikan TTU Rp 47,5 M,” ujarnya.

Swipe up untuk membaca artikel

Menurut Alfred, Araksi bertemu langsung dengan pimpinan KPK di Jakarta untuk meminta KPK mengambilalih penanganan kasus korupsi proyek Bawang Merah di Kabupaten Malaka tahun 2018 senilai Rp 10,8 Milyar yang hingga saat ini masih ‘tersangkut’ di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT. “Penanganan dua kasus korupsi yang diduga melibatkan dua orang bupati dan seorang mantan anggota DPR RI ini terkesan ‘berjalan di tempat’. Karena itu, kami langsung meminta KPK untuk melakukan supervisi dan mengambil alih pengungkapan 2 kasus dugaan korupsi tersebut,” tandasnya.

Alred menjelaskan, penanganan kasus Bawang Merah di Malaka yang merugikan negara sekitar Rp 3,9 Milyar (sesuai temuan BPK RI, red) masih ‘tersangkut’ di Kejati NTT alias masih P-19. “Kasus ini tidak bisa P-21 (dinyatakan lengkap untuk disidangkan, red) karena mandeg di Kejati. Sebab Jaksa Penunjut Umum (JPU) memberikan petunjuk yang sama dan aneh-aneh. Walaupun sudah dipenuhi penyidik Polda, namun JPU masih memberikan petunjuk yang sama pula,” ungkapnya.

Akibat mandegnya kasus tersebut, lanjut Alfred, penyidik Polda NTT terpaksa melepaskan 9 orang tersangka kasus bawang merah. “Penyidik Polda terpaksa memberikan penangguhan penahanan untuk menghindari tersangka bebas demi hukum karena kasusnya tak kunjung P-21. Bahkan tersangka baru (yang ditetapkan sesuai petunjuk JPU, red) ditidak ditahan Penyidik Polda karena 9 orang tersangka pertama belum P-21,” ungkapnya.

Baca Juga :  Laporan Gubernur NTT Terhadap Ketua Araksi Adalah Delik Pers
  • Bagikan