Komnas HAM Kecam Kekerasan Aparat Terhadap Warga Pubabu-Besipae


  • Bagikan
KORANTIMOR.COM – KUPANG –

KOMNAS HAM mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan aparat Polisi Pamong Praja (Pol PP) terhadap warga penghuni hutan Pubabu-Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu (14/10/2020) dalam kasus konflik memperebutkan lahan yang terjadi antara warga Pubabu-Besiape dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.

Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada media ini, Kamis, (15/10/2020).

Swipe up untuk membaca artikel

“Kami mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Pemprov NTT. Komnas HAM akan mengirim surat protes keras kepada Gubernur NTT terkait peristiwa yang ada,” ujarnya.

Sebelumnya, permasalaaan ini telah mendapatkan rekomendasi KOMNAS HAM. Dalam rekomendasi tersebut, terdapat beberapa poin yang ditujukan kepada Gubernur NTT untuk melakukan pendekatan yang partisipatif.

“Poin-poin tersebut antara lain: mengedepankan dan memberikan opsi-opsi penyelesaian lahan di Besipae berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia; menyediakan ruang dialog dengan menetapkan zona damai di wilayah konflik dalam upaya penanganan masalah ini; menjamin pemenuhan hak atas rasa aman masyarakat adat Pubabu-Besipae dengan mengedepankan dialog partisipatif bersama seluruh elemen masyarakat adat Pubabu serta menghindari penggunaan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik lahan Besipae,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Ende Minta Polres Ende Ungkap Sindikat Narkoba di Ende
Korban Damaris Tefa yang pingsan setelah dicekit dan dibanting

Hal yang sama juga disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Nusa Tenggara Timur, Umbu Wulang. Ia mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga Pubabu Besipae.

  • Bagikan