Keturunan Meo Besi dan Meo Pae Tak Berhak Serahkan Lahan Pubabu


  • Bagikan

KORANTIMOR.COM – SOE – Keturunan Meo Besi dan Meo Pae tak berhak menyerahkan lahan/tanah Pubabu (yang kini dikenal sebagai Besipae, red) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT karena keduanya hanya keturunan Temukung alias Kepala Kampung dalam struktur adat Amanuban.

Ketua Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Smarthenryk Nope SH, (dari Sonaf Sunkolo Niki-Niki, red) bersama isteri

Demikian ditegaskan Ketua Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Smarthenryk Nope SH, (dari Sonaf Sunkolo Niki-Niki, red) kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 24 Agustus 2020 yang menanggapi proses penyerahan lahan hutan Pubabu/Besipae antara turunan Meo Besi dan Meo Pae, yakni P.R. Nabuasa, Frans Nabuasa dan Nope J.D.I. Nabuasa kepada Pemprov NTT pada tanggal 21 Agustus 2020.

Swipe up untuk membaca artikel

“Kedudukan pihak-pihak yang menyerahkan tanah Besipae (keturunan Meo Besi dan Meo Pae, red) tanggal 21 Agustus 2020 itu dalam hukum Adat Amanuban, tidak berhak untuk menyerahkan tanah tersebut karena mereka adalah keturunan Temukung, bahkan di bawah Fetor,” tulis Marthenryk Nope, SH.

Ia mempertanyakan penyerahan lahan pada tanggal 21 Agustus 2020 dari keturunan Meo Besi dan Meo Pae kepada Pemprov NTT.

“Penyerahan kemarin tanggal 21 Agustus 2020 tersebut untuk menyerahkan tanah Besipae yang mana? Kalau penyerahan itu untuk tanah yang telah disertifikatkan, maka menjadi pertanyaan bagi kami, bagaimana tanah sudah bersertifikat lalu dibuat penyerahan hak lagi?” kritiknya.

Smarthenryk Nope dari Sonaf Niki-Niki dalam suratnya bernomor: 05/PMHA&B/VIII/2020 tersebut, juga menjelaskan tentang sejarah dan sistem pemerintahan Kerajaan Amanuban pada awal abad ke-19 yang ditulis dalam laporan J.D. Kruseman di tahun 1836 berjudul “Beschrijving van Timor en eenige naburige eilanden”, De Osterling 2:1-41;

Baca Juga :  Ratio Kredit Bermasalah (NPL) Bank NTT Capai 4,30 Persen
  • Bagikan