Kesehatan Gratis Itu Program Nasional, Keliru Kalau Balon Bupati Klaim Itu Program Pribadi


  • Bagikan

KORANTIMOR.COM– KUPANG – Kesehatan gratis itu merupakan Program Pemerintah Pusat (Program Nasional, red) yang wajib hukumnya dilaksanakan setiap Pemimpin Daerah. Di daerah itu sudah tercover melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) BPJS, Jamkesmas, KIS untuk orang miskin atau kurang mampu. Jika Bakal Calon (Balon) Bupati dan Wakil Bupati menjadikannya sebagai peogram kerja atau visi misi pribadi untuk memenangkan pertarungan politik, itu sangat keliru. Itu sudah bernuansa politis, bukan bernuansa kemanusiaan.

Dosen Fakul Hukum Undana Kupang, Darius Mautrius

Demikian dikatakan para pengamat politik dari tiga perguruan tinggi di Kupang, masing masing yakni Apolonarius Gai (Dosen Fisip Unika Widya Mandira Kupang), Darius Mauritsius, (Dosen Hukum Undana), Michael Feka (Dosen Hukum Unika Widya Mandira Kupang) kepada tim media ini di Kupang pada Sabtu (22/8/2020) terkait fenomena janji politik Bakal Calon tertentu (Calon Pemimpin Daerah, red) di Kabupaten Belu yang berusaha menarik simpati publik melalui janjik politik kesehatan gratis kepada masyarakat Belu.

Swipe up untuk membaca artikel
Baca Juga :  Peringati Hari Arwah Sedunia Masyarakat Wekeke Perjamuan Bersama

“Selama ini pemerintah sudah gratiskan kesehatan melalui program kesehatan. Daerah juga sudah cover orang miskin melalui Jamkesda. Jika itu dijadikan program oleh salah satu calon Bupati, sebetulnya keliru. Karena jika saja dia terpilih (bakal calon-red), wajib hukumya dia melaksanakan program gratis kesehatan bagi warganya,” tandas Darius.

Menurut Darius, belakangan ini Indonesia baru menuju tahap singel identitas (satu data), satu kartu untuk semua urusan. Yang terjadi saat ini adalah masing- masing urusan memiliki identitasnya. Sektor keuangan misalnya ada Kartu Kredit dan ATM. Bidang kependudukan ada KTP dan KK. Bidang kesehatan ada BPJS, KIS dan lain lain. “Oleh sebab itu, pernyataan bahwa KTP digunakan untuk pengobatan geratis dalam rangka Pilkada, itu sangat riskan karena muatan politiknya sangat tinggi. Selama ini Pemerintah kan sudah gratiskan sesuai syarat dan aturannya kan. Daerah juga sudah cover orang miskin melalui Jamkesda,” kritiknya.

  • Bagikan