Diduga Penyidik Polres Kupang Kriminalisasi Mantan Kakancab Bank NTT Oelamasi


  • Bagikan
Kuasa Hukum John C.N. Sine, Sam Haning SH, MH

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Penyilidik Polres Kupang diduga melakukan tindakan kriminalisasi terhadap mantan Kepala Bank NTT Cabang (Kakancab) Oelamasi, JNCS karena upaya penangkapan/jemput paksa yang dilakukan penyidik Polres Kupang melanggar Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 8 tahun 2009 Pasal 27 dan pasal 2. Kemudian pasal 56 KUHAP, Perkapolri dan UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Kuasa Hukum John C.N. Sine, Sam Haning SH, MH

Demikian dikatakan Kuasa Hukum JNCS, Semuel Haning,SH.,MH dan Marthen Dillak,SH.,MH saat ditemui tim media ini di Kupang pada Kamis (2/7/2020) pukul 17.15 Wita.

Swipe up untuk membaca artikel

“Upaya jemput paksa ini merupakan kriminalisasi terhadap klien kami. Klien kami masih melakukan upaya hukum melalui PTUN Kupang yang akan disidangkan Selasa (7/7/20) depan. Jadi saya berharap semua pihak dapat menahan diri sampai ada keputusan hukum yang tetap,” tandasnya.

Menurut Paman Sam, masalah penyalahgunaan wewenang yang disangkakan kepada JCSN (dalam dugaan kredit topeng yang dikatakan macet, red) adalah tidak benar. “Karena para nasabah mengakui (dalam pemeriksaan polisi, red) secara sadar melakukan pinjaman dan hingga saat ini nasabah/dibitur masih mencicil. Bahkan ada debitur yang sudah melunasinya,” ungkapnya.

Lalu, lanjut Haning, dimana penyalahgunaan kewenangan? “Siapa yang dirugikan? Atau siapa yang diuntungkan? Kalau dikategorikan macet, sebenarnya itu masalah perdata, kenapa ditarik ke pidana? Ini kriminakisasi,’ tandas Haning.

Penetapan JNCS sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian fasilitas kredit KMK-JP Konstruksi tahun 2017, KNKUR Tahun 2018, KNKRC Proyek Tahun 2018 dan Pemberian Fasilitas kredit K1-JP Tahun 2018 pada Bank NTT Cabang Oelamasi oleh penyidik Polres Kupang, dinilai Haning telah menyalahi Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

Baca Juga :  Kejati NTT Sita Rp 9,5 M Dari Debitur Kredit Macet Bank NTT Cabang Surabaya
  • Bagikan