Diduga Pemprov NTT Tak Miliki Bukti Alas Alih Hak Lahan Besipae


  • Bagikan
Praktisi Hukum, Gabriel Suku Kotan

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Diduga Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT tidak memiliki alas alih hak lahan Instalasi Peternakan Besipae. Yang dimiliki Pemprov NTT saat ini hanya pernyataan penyerahan lahan untuk dipinjam- pakai sebagai lahan pengembangan intensifikasi peternakan dari para Amaf/kepala desa (bukan 4 Amaf, red) mewakili masyarakat  4 Desa Oe Ekam, Mio, Polo dan Linamnutu tertanggal 13 April 1982 kepada Pemerintah Dati II TTS.

Praktisi Hukum, Gabriel Suku Kotan

Demikian dikatakan Praktisi Hukum, Gabriel Suku Kothan (biasa disapa GSK, red) yang dimintai tanggapannya terkait Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Besipae kepada Pemerintah Dati II TTS tertanggal 13 April 1982.

Swipe up untuk membaca artikel

“Surat Pernyataan Penyerahan Lahan tertanggal 13 April 1982 yang menjadi ‘standing’ Pemprov NTT untuk mengklaim kepemilikan lahan Besipae, bukan Surat Pelepasan Hak. Itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar/alas alih hak. Saya menduga, Pemprov NTT tidak memiliki bukti transaksi alih hak atas  3.780 Ha lahan Instalasi Besipae, TTS,” ungkap GSK.

Baca Juga :  Masalah Lahan Besipae, BPN Hanya Terbitkan Sertifikat Hak Pakai Pengganti

Kalau Pemprov NTT memiliki bukti dasar/alas alih hak, kata GSK, silahkan ditunjukan kepada publik. “Apakah itu bukti hibah , jual-beli atau hanya bukti pinjam-pakai? Sehingga semua menjadi jelas dan transparan. Kalau itu tidak ada dan hanya berbekal surat pernyataan pinjam pakai dari para Amaf dan kepala desa dari 4 Desa di Amanuban Selatan pada tanggal 13 April 1982, maka Pemprov tidak memiliki hak atas lahan Instalasi Peternakan Besipae,” tandas GSK yang politisi Partai Demokrat.

Menurut Mantan Anggota DPRD NTT 2 Periode dari Dapil Flotim, Lembata, Alor, Surat pernyataan penyerahan lahan yang menjadi ‘standing’ Pemprov NTT, tidak dapat menjadi dasar/alas alih hak dari masyarakat 4 Desa (yang diwakili para Amaf dan 4 kepala desa, red) lahan Besipae.  “Mengapa? Yang pertama, Surat Pernyataan itu hanya berisi pernyataan penyerahan lahan dari masyarakat untuk dipinjam-pakai dalam proyek intensifikasi peternakan, bukan pelepasan hak sehingga tidak dapat dijadikan dasar/alas alih hak kepemilikan lahan Besipae,” tandas GSK.

  • Bagikan