Hanura Minta Penyaluran Bantuan Rp 104 M oleh Pemprov NTT Tidak Tumpang Tindih


  • Bagikan

KORANTIMOR.COMKUPANG – Pemprov NTT diminta untuk selektif/tepat sasaran, transparan, dan adil alias tidak tumpang tindih dalam menyalurkan bantuan sosial-ekonomi bagi warga terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) yang dialokasi sekitar Rp 104 M dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT Tahun Anggaran (TA) 2020.

Ketua DPD HANURA NTT, Refafi Ga

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) NTT, Refafi Gah di Kantor DPD Hanura NTT, Rabu (29/4/20).

Swipe up untuk membaca artikel

“Berkaitan dengan penyaluran bantuan ekonomi sekitar Rp 104 Milyar untuk warga terdampak Covid-19 di seluruh NTT, DPD Hanura minta agar Pemprov harus selektif dan tidak tumpang tindih dengan bantuan dari Pempus, Pemkab/Pemkot dan donatur lainnya,” ujar Refafi Gah.

Agar tidak tumpang tindih, lanjut Refafi, Pemprov NTT harus melakukan koordonasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) se – NTT dalam penyaluran bantuan bagi warga terdampak Covid-19. Koordinasi itu penting karena ada berbagai sumber bantuan untuk warga terdampak Covid-19), baik dari Pempus seperti BLT, PKH, Kartu Pra-Kerja. Juga dari Pemkab/Pemkot se-NTT.

Baca Juga :  Pemprov NTT Membentuk Gugus Tugas Penanggulangan Covid 19, Masyarakat Diminta Tenang

“Jadi harus ada koordinasi yang baik agar penyaluran bantuan tepat sasaran, adil dan merata. Data penduduk miskin sudah ada by name and by addres, tapi banyak warga yang berhak tapi belum terdaftar. Ini yang harus diperhatikan Oemprov NTT. Jangan sampai ada warga yang menerima bantuan dari beberapa sumber sekaligus tetapi ada warga lain yang berhak disamping rumahnya tidak mendapat bantuan,” tegasnya.

  • Bagikan