DPRD NTT Pertanyakan Penyaluran Ribuan Ton Beras dari Dana JPS Covid-19 Rp 105 M


  • Bagikan

KORANTIMOR.COM – KUPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT mempertanyakan penyaluran ribuan ton beras yang dibiayai dari dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 senilai Rp 105 Milyar. Padahal Komisi V DPRD NTT dan Badan Anggaran (Banggar) telah merekomendasikan penyaluran seluruh dana Rp 105 Milyar tersebut dalam bentuk tunai senilai Rp 500 ribu per KK. Namun dalam pelaksanaannya, Pemprov NTT melalui PT. Flobamor menyalurkan bantuan dalam bentuk beras Rp 30 kg dan uang tunai Rp 150 ribu per Kepala Keluarga (KK).

Demikian dikatakan Anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP, Patril Lali Wolo menanggapi adanya penyaluran dana Covid-19 Rp 105 Milyar berupa beras 30 kg dan uang tunai Rp 150 ribu per KK yang dilakukan Dinas Sosial NTT pada Senin (24/8/20).

Swipe up untuk membaca artikel

“Komisi V DPRD NTT telah merekomendasikan penyaluran dana JPS Covid-19 dalam bentuk uang tunai Rp 500 per KK. Hal itu juga telah disepakati Dewan dan Pemprov dalam rapat Banggar. Tapi mengapa kesepakatan itu berubah dalam pelaksanaannya? Yang terjadi, Pemprov menyalurkan bantuan JPS Covid-19 dalam bentuk beras 30 kg dan uang tunai Rp 150 ribu.
Politisi yang akrab disapa PLW mengungkapkan, perubahan kebijakan penyaluran dana JPS tersebut tanpa melalui persetujuan lembaga DPRD NTT. “Saya heran, kenapa Pemprov tidak mengindahkan rekomendasi dan kesepakatan bersama? Kog bisa begitu yah? Ada apa ini?” tanya PLW yang juga Bendaraha DPD PDIP NTT.

Baca Juga :  Bank MAS Resmi Dibuka di Kota Kupang
  • Bagikan