DPR RI Didesak RDP Terkait Penunjukkan PT. Flobamor Dalam Pengelolaan Tarif TNK

Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

JAKARTA, KORANTIMOR.COM – Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) untuk meminta pertanggungjawaban dan pertimbangan dua institusi tersebut terkait penunjukkan PT. Flobamor dalam pengelolaan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan Bajo NTT.

Ketua KOMPAK INDONESIA, Gabriel Goa

Hal ini disampaikan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa dalam rilis tertulis kepada tim media ini pada Senin (04/07/2022) terkait adanya informasi penunjukkan PT. Flobamor oleh Pemprov NTT untuk mengelola tiket masuk ke TNK.

Swipe up untuk membaca artikel

“Kami mendesak DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk meminta pertanggungjawaban terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo yang tarifnya sangat mahal, yang ditangani PT. Flobamor yang diragukan publik terkait profesionalitas, integritas dan masih tersandung kasus-kasus yang sedang disorot publik NTT,” tulisnya.

Baca Juga :  Kenaikan Tarif TNK Tak Berdasar Hukum, Gubernur Langkahi PP Nomor 12 Tahun 2014

Menurutnya, kebijakan Pemprov NTT dan Kemen KLH serta Kemenparekraf menyerahkan pengelolaan tiket masuk TNK di bawah tugas dan tanggungjawab PT. Flobamor mengabaikan sorotan publik selama ini, terutama terkait catatan buruk management PT. Flobamor dalam mengelola bisnis-bisnis Pemprov NTT.

“Parahnya lagi, saat ini sedang heboh di NTT publik mempertanyakan kinerja dan integritas PT. Flobamor yang masih jauh dari harapan publik. Publik mempertanyakan kinerja dan kemampuan jajaran PT. Flobamor mengelola tarif masuk Taman Nasional Komodo. Fakta membuktikan, bahwa ada usaha yang dikelola PT. Flobamor merugi dan ada juga kasus yang melilit, diduga kuat ada indikasi Tipikor (Tindak Pidana Korupsi),” tulisnya lagi dalam nada kritik.

  • Bagikan