Bupati TTU Diminta Sanksi Tegas Bawahannya Yang Lelet Tenderkan Proyek Pemda

Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KEFAMENANU, KORANTIMOR.COM – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Juandi David diminta untuk segera memberikan sanksi tegas terhadap para bawahannya, baik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Panitia Pelaksana Proyek (PPK) yang lelet atau lambat melaksanakan proses tender proyek-proyek APBD Kabupaten TTU serta para kontraktor yang juga lambat selesaikan proyek-proyek APBD II Kabupaten TTU Tahun 2021 dan 2022.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Lakmas (Lembaga Anti Kekerasan Terhadap Masyarakat Sipil) Cendana Wangi (CW), Viktor Manbait dalam rilis tertulis kepada media ini pada Sabtu (02/07/2022), menanggapi proses tender sejumlah proyek strategis Pemda TTU yang sampai bulan Juli 2022 belum selesai.

Swipe up untuk membaca artikel

“Dilakukan  PHK terhadap  kontraktornya, memberikan tindakan Hukuman Disiplin bagi Panitia Lelang dan Panitia Pelaksana Proyek serta Kuasa Pengguna Anggaranya, karena tidak becus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dan atas panitia Lelang dan atau PPK dan KPA dalam proyek itu yang terindikasi KKN mesti di laporkan  ke APH untuk penindakan hukum,” tulisnya.

Menurut Viktor Manbait, pernyataan Bupati TTU melalui sejumlah media online untuk mencopot para Kadisnya yang tidak menunjukkan keseriusan dan prestasi kerja perlu dibuktikan sehingga tidak memberi kesan hanya sebuah gertakan sambal bagi bawahannya.

Baca Juga :  Menilai Laporan ARAKSI Alat Politik, Bupati TTU dan Isteri Lapor Balik

“Dan komitmen bupati TTU untuk mencopot Kadis yang tidak becus dalam mengelola projek di SKPD, mesti dibuktikan Bupati TTU ketika sampai dengan 31 Desember 2022 proyeknya tidak selesai dikerjakan dan mesti dilakukan perpajangan kontrak kerja,” tegasnya.

Viktor berpandangan, semestinya ada sebuah ketegasan dari Bupati David Juandi terhadap Panitia Tender dan PPK serta KPA dan Kontraktor, untuk menjamin proyek yang dikerjakan selesai tepat waktu sesuai kontrak kerja di tahun berjalan, dan tidak memperpanjang kontrak kerja.

“Untuk itu, agar Pemerintah Daerah Kabupaten TTU  dalam menegaskan komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pelibatan masyarakat untuk ikut mengawal proses pembangunan di Kabupaten TTU, termasuk mengawal projek-proyek pemerintah, maka Pemda Kabupaten TTU perlu mengumumkan secara terbuka ke publik proyek-proyek pembanguan fisik dan non fisik di setiap SKPD di tahun 2022 ini, baik projek dengan mekanisme tender maupun dengan mekanisme penunjukan langsung itu kapan dilakukan tendernya dan sampai bulan Juni ini bagaimana status tendernya?” sarannya.

Viktor mengatakan, “bila hal ini tidak dilakukan Pemda TTU, maka sah-sah saja penilaian publik bahwa tender proyek-projek di tahun  2022 ini memang ada tarik-menarik kepentingan karena KKN, sehingga sampai dengan bulan Juni 2022 ini proses tendernya belum selsai juga.”

Baca Juga :  TPFI Telah Kantongi Identitas Pelaku Kasus Penemuan Mayat Wanita dan Bayi di Penkase-Oeleta

Aktivis pemberdayaan masyarakat itu mengungkapkan, bahwa Perda APBD TTU Tahun Anggaran 2022 itu sudah ditetapkan pada bulan Desember 2021. Dengan demikian pelaksanaan biaya pembangunan Kabupaten TTU sudah mulai bergerak di bulan Januari 2022.

Untuk pembiayaan pembangunan, belanja pembangunan dengan mekanisme tender mestinya berlaku di bulan Maret dan paling lambat di bulan April (Tahun 2022) sudah harus selesai tender. Lalu pada bulan Mei  semua persiapan pelaksanaan projek telah selesai dilakukan. Pada bulan Juni 2022, semua pelaksanaan proyek terutama pekerjaan fisik sudah bisa mulai dilaksanakan sehingga kendala alam seperti hujan bisa terhindari.

“Durasi projek yang rata rata masa kerja 90 hari kerja sampai 120 hari kerja bisa selesai dikerjakan. Dan bila terlambat, masih ada waktu penyelesaiannya 2 bulan sampai dengan Desember 2022,” imbuhnya.

Dengan demikian, lanjutnya, dana-dana yang bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang harus terserap dalam tahun anggaran berjalan. “Jangan kemudian faktor alam tidak dijadikan kambing hitam yang sebenarnya karena akibat ketidakbecusan dalam perencanaan kerja, karena tendernya terlambat,” tegasnya lagi.

Baca Juga :  Kisruh Bupati Ray dan DPRD TTU, Pemda TTU Tuntut Timex Minta Maaf

Bupati TTU, Drs. Juandi David yang dikonfirmasi wartawan media ini pada Sabtu (02/07) menjawab, bahwa rata-rata semua proyek telah ditenderkan, terutama Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Saya sudah melakukan rapat beberapa kali ini untuk menegaskan kepada semua OPD yang punya proyek untuk mulai melaksanakan tender terutama DAK dan untuk DAK sekarang hampir sebagian besar sudah selesai ditayangkan. Saya rasa untuk DAK  tidak ada yang belum ditayangkan (ditenderkan, red) baik dari PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan. Tinggal Dana Alokasi Umum (DAU). DAU sebagian besar sudah dan mudah-mudahan dalam 2 atau 3 Minggu ke depan sudah bisa selesai. Jadi dalam sementara proses,” jelasnya.

Menurutnya, untuk proyek dengan Anggaran dana DAK, ada yang sudah dikerjakan, terutama di dinas PUPR.

“Macam Dinas PKO (Pendidikan dan Kebudayaan Olahraga), Dinas Kesehatan macam Rumah Sakit Umum Pratama sudah ditayangkan, tinggal saja menunggu untuk sanggahan. Karena saya punya penegasan kepada para pimpinan OPD beberapa Minggu yang lalu sangat keras, makanya mereka juga mungkin merasa takut sehingga mereka cepat-cepat proses,” ujarnya. (kt/n)

  • Bagikan