Fraksi PKB DPRD NTT Nilai Pemprov Tidak Konsisten Bangun Jembatan Pancasila Palmerah di Flotim

Reporter : Tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KUPANG, KORANTIMOR.COM – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menilai Pemerintah Provinsi NTT dibawah kepemimpinan Gubernur Vikktor Bungtilu Laiskodat tidak konsisten alias inkosisten terhadap rencana pembangunan Jembatan Pancasila Palmerah di Kabupaten Flores Timur – NTT karena tidak mengeluarkan ijin investasi bagi PT. Tidal Bridge Indonesia yang sudah diajukan sejak Tahun 2019 tanpa alasan yang jelas.

Kritik itu disampaikan F-PKB DPRD NTT dalam Pendapat Akhir Fraksi PKB DPRD NTT terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT pada Senin (20/6/22) lalu.

Swipe up untuk membaca artikel

Menurut F-PKB, Pemprov NTT tidak memproses ijin investasi dari PT. Tidal Bridge Indonesia yang telah diajukan sejak tahun 2019 tanpa alasan yang jelas. “Namun sampai dengan saat ini, ijin investasi dimaksud tak kunjung dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi NTT tanpa alasan yang jelas. Hal ini menunjukkan sikap inkonsistensi pemerintah karena tidak bersikap atau setidaknya memperlancar proses perijinan dari objek pembangunan yang studinya baik PFS maupun FS-nya dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah sendiri,” kritik F-PKB DPRD NTT.

Baca Juga :  Konflik Besipae, Pemprov NTT Minta Stop Gunakan Anak dan Perempuan

Padahal, lanjut F-PKB, Pemprov NTT telah mengeluarkan APBD Tahun 2016 untuk membiayai Pra Fisibility Study (PFS) dan Pemerintah Pusat juga telah mengeluarkan APBN Tahun 2017 untuk membiayai Fisibility Study (FS). Hasil dari PFS dan FS dimaksud termasuk kajian AMDAL dengan standar nasional maupun Internasional sebagai syarat utama bagi FMO sebagai lembaga Bank Pembangunan Belanda yang akan membiayai pembangunan jembatan tersebut.

  • Bagikan