BPBD Kota Kupang Gelar Workshop Kajian Resiko Bencana

Reporter : pkp
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KUPANG, KORANTIMOR.COM – Wali Kota Kupang melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si., membuka Workshop Draft Final Kajian Risiko Bencana Kota Kupang untuk Tahun 2022-2026, bertempat di Palacio Ballroom, Hotel Aston Kupang, Rabu (29/6).

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, MH., dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si., menyatakan, bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi cuaca yang ekstrem. Bencana alam banjir, tanah longsor, angin puting beliung, angin kencang serta bencana lainnya yang dapat terjadi selama cuaca ekstrem.

Swipe up untuk membaca artikel

“Bencana tersebut, dapat diatasi dengan penanggulangan bencana, baik pencegahan, penanganan tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada lokasi bencana melalui upaya pencarian, penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban serta rehabilitasi,” jelasnya.

Baca Juga :  Kunjungi LPP dan LKPA, Jeriko dan Ny. Hilda Serahkan Bantuan Pribadi Untuk Para Warga Binaan

Wali Kota Jeriko mengharapkan Workshop tersebut dapat menghasilkan beberapa rekomendasi atau masukan yang benar-benar berakar dari persoalan yang dihadapi di kota ini dan sekaligus strategi penanganan yang benar-benar dapat memberikan solusi terhadap risiko bencana di Kota Kupang.

Jeriko juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara dalam hal ini BPBD Kota Kupang dan Tim SIAP SIAGA yang telah menyelenggarakan acara ini.

Ketua Panitia, Silvester Ndaparoka dalam laporannya menyampaikan, bahwa Dokumen Kajian Risiko Bencana merupakan salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki setiap daerah, Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar dalam perencanaan penanggulangan bencana. Proses penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan karena dokumen sebelumnya telah habis masa berlakunya yaitu tahun 2016-2021.

  • Bagikan