Penyelesaian Proyek Rehab Rujab Bupati Malaka Rp 2,1 Milyar Diduga Tanpa Addendum

Reporter : tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

BETUN, KORANTIMOR.COM – Diduga pengerjaan penyelesaian rehab Rumah Jabatan Bupati Malaka Tahun Anggaran (TA) 2021 senilai Rp 2,1 Milyar tanpa alas dokumen addendum (perjanjian perpanjangan waktu penyelesaian, red) dan tanpa perpanjangan jaminan penyelesaian pekerjaan proyek, serta dokumen serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO). Akibatnya, hasil pekerjaan tersebut belum dapat dimanfaatkan (belum dapat ditempati Bupati Malaka, red), tanpa jaminan penyelesaian, dan tanpa kejelasan denda kepada kontraktor pelaksana proyek (CV. Lamawala).

Hal ini terungkap berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2021 (NOMOR 114.B/LHP/XIX.KUP/05/2022 tertanggal 23 Mei 2022.

Swipe up untuk membaca artikel

“Pemberian kesempatan kerja kepada penyedia tersebut tidak dilengkapi dengan
adendum perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketetuan yang tercantum dalam Kontrak di dalamnya mengatur tentang: (1) waktu penyelesaian pekerjaan;
(2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia; dan (3) perpanjangan jaminan pelaksanaan,” tulis BPK.

Baca Juga :  PADMA Desak Bupati Simon Nahak Tindak Tegas Dua Oknum Kades Preman di Malaka

Menurut BPK, sampai dengan pemeriksaan berakhir, PPK (Panitia Pelaksana Pekerjaan) belum dapat menunjukkan dokumen addendum kontrak perpanjangan jaminan pelaksanaan sesuai masa perpanjangan kontrak, serta dokumen serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).

“Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:
a. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
1) Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemberian kesempatan kepada
Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimuat dalam addendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan:
2) Pasal 78 Ayat (3) huruf (f) yang menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah keterlambatan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak:
3) Pasal 79
a) Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pengenaan sanksi denda keterlambatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf (f) ditetapkan oleh PPK
dalam Kontrak sebesar 1 persen (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan; dan
b) Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN),” jelas BPK.

  • Bagikan