Kejari Atambua Diminta Periksa Kontraktor dan PPK Proyek Rehab Rujab Bupati Malaka Senilai Rp 2,1 Milyar

  • Bagikan
Koran Timor

MALAKA – KORANTIMOR.COM – Aparat Penyidik Kejaksaan Negeri ( Kejari) Atambua  diminta segera memanggil dan  memeriksa Direktur Utama (Dirut) CV. Lamawala selaku Kontraktor Pelaksana dan Panitia Pelaksana Pekerjaan (PPK) proyek Rehab Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Malaka senilai Rp 2.130.000.000 (Rp 2,1 Milyar, red). Karena Pengerjaan rehab Rujab tersebut diduga asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi teknis (spek) serta berpotensi merugikan keuangan negara.

Permintaan itu disampaikan Sekertaris Komisi I DPRD Malaka, Markus Baria Berek
Rabu (15/06/2022) menanggapi pemberitaan media terkait proyek rehab Rujab Bupati Malaka senilai Rp 2,1 Milyar yang terkesan jauh dari spek.

Swipe up untuk membaca artikel

“Pemeriksaan itu patut dilakukan, karena potensi masalahnya besar sekali. Waktu pengerjaan seharusnya sudah selesai dalam 45 hari  ( 08 November – 22 Desember 2022). Namun kenyataannya hingga  pertengahan Bulan Juni 2022 Proyek itu belum juga  di PHO. Penyidik Kejaksaan (Kejari Atambua, red) juga harus menelusuri besaran   denda  keterlambatan pengerjaan proyek tersebut agar disetor kembali ke negara,” jelasnya.

Baca Juga :  Bupati Sikka Bantah Opini WTP Sebagai Gimik Menutupi Dugaan Korupsi

Menurutnya, tindakan proaktif pihak Kejari Atambua dalam memeriksa proyek pengerjaan rehab Rujab Bupati Malaka penting, untuk  mengawal penggunaan keuangan negara dalam proyek tersebut. Lebih dari itu, mengusut  dugaan penyelewengan keuangan negara di pengerjaan proyek tersebut.

“Kelebihan volume pekerjaan sebagaimana disampaikan oleh kontraktor (CV.Lamawala, red) sebelum dilakukan opname pekerjaan oleh tim teknis dan PPK memberi kesan proyek dikerjakan asal jadi dan yang penting selesai supaya dapat dilakukan PHO, maka ini memberi indikasi proyeknya belum bisa dikatakan final,” ujarnya.

  • Bagikan