Polda NTT Didesak Lanjut Lidik Kasus Beras JPS Covid Rp 71,7 Milyar yang Telah Disupervisi KPK

Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

JAKARTA, KORANTIMOR.COM – Kepolisian Daerah (Polda) NTT didesak untuk segera melanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Beras Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 yang dilaksanakan oleh PT. Flobamor dengan nilai sekitar 71,7 Milyar. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan telah disupervisi lembaga anti korupsi tersebut.

Demikian desakan Ketua Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK), Yohanes Hegon Kelen Kedati dalam siaran persnya yang diterima Tim Medua ini via pesan WhatsApp/WA pada Selasa (14/6/22) kemarin. Menurutnya, Kapolda NTT, Irjen Pol. Setyo Budiyanto untuk melanjutkan proses penyelidikan (Lidik) kasus dugaan korupsi pengaadaan beras JPS Civid-19 yang dilaksanakan oleh PT. Flobamor.

Swipe up untuk membaca artikel

“GRAK, Kompak dan Amman Flobamora telah mengadukan kasus dugaan korupsi pengadaan beras JPS ini ke KPK. Dan kami diberikan informasi oleh KPK melalui surat resmi bahwa kasus ini sedang dalam koordinasi dan supervisi KPK dengan Polda NTT. Namun, sampai sejauh ini belum ada progres berarti untuk proses hukumnya. Oleh karena itu, kami mendesak Kapolda NTT dapat melanjutkan atau membuka kembali penyelidikan kasus yang menjadi temuan BPK RI,” tandasnya.

Baca Juga :  Kajari Ende Dinilai Kebakaran Jenggot Tanggapi Dugaan Adanya Aliran Uang Dari Bendahara Setwan

Ia menjelaskan, kasus tersebut sempat dilidik oleh polda NTT pada pertengahan tahun 2021. “Dirut PT. Flobamor dan Kadis Sosial NTT sempat dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik Tipidkor Pokda NTT. Tapi tiba-tiba kasus ini tidak ada kelanjutannya, sepertinya hilang ditelan bumi,” ungkap Yohanes.

  • Bagikan