Rehab Rumah Jabatan Bupati Malaka  Senilai Rp 2,1 Milyar Diduga  Tidak Sesuai Spek

Reporter : Boni
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

MALAKA– Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal Rumah Negara Golongan II Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati Malaka, menggunakan Dana Alokasi Umum ( DAU) Tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp 2. 130.000.000 (Rp 2,1 M, red) oleh CV Hamawala di Umasukaer – Desa Bakiruk – Kecamatan Malaka Tengah- Kabupaten Malaka – Provinsi NTT diduga tidak sesuai spek (spesifikasi teknis), sehingga hasilnya asal jadi dan amburadul.

Seperti disaksikan tim wartawan media ini, rabat beton dikerjakan asal jadi . Antara permukaan tanah dan permukaan rabat tampak sama tinggi. Ada retak-retak  pada permukaan  rabat beton, finishing pada dinding bangunan terlihat asal jadi.  Tembok dan tiang-tiang rumah dibuat asal jadi dan  kualitas pekerjaannya tidak seperti rumah negara.

Swipe up untuk membaca artikel

“Dari aspek perencanaan, tampak pengerjaan rehab Rujab Bupati Malaka itu tidak  mencerminkan hasil rehab rumah negara, karena tidak ada saluran pembuangan.  Didalam lokasi rumah jabatan itu tidak ada saluran induk serta tidak ada  Amdal. Fondasi tembok pagar berada di bawah permukaan jalan.  Patut diduga pekerjaan proyek itu  ada penyimpangan dari perencanaan,” ujar Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Malaka, Markus Baria Berek ketika dimintai tanggapannya oleh wartawan di Betun pada Minggu (12/06/2022).

Baca Juga :  Inspektorat Kabupaten Malaka Rekomendasikan 13 Kades ke APH Terkait Dugaan Korupsi

Anggota lain dari Komisi I DPRD Malaka, Jemi Koe secara terpisah kepada wartawan mengungkapkan adanya keganjilan dalam proses rehab rumah Jabatan Bupati Malaka.
“Harusnya Rumah Jabatan Bupati itu dikerjakan dengan baik dan berkualitas. Karena Rujab itu menjadi simbol dan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Malaka, tetapi faktanya pengerjaannya terkesan asal jadi seperti rumah kebanyakan milik masyarakat,” bebernya.

Menurutnya, yang namanya Rumah Jabatan Bupati itu, proses pembangunannya  harus sesuai standart pembangunan rumah negara sehingga tidak  terkesan hanya  asal bangun. “Kemudian, saya juga lihat potensi masalahnya besar sekali karena waktu pengerjaannya harusnya sudah selesai dalam 45 hari  ( 08 November – 22 Desember 2022). Namun kenyataannya hingga akhir bulan April 2022  juga belum rampung,” kritiknya.

Keterlambatan tersebut, lanjutnya, akan berdampak pada denda dari perusahaan kepada pemerintah. Olehnya itu, Kuasa Pengguna Anggaran/KPA sudah harus memastikan kontraktor pelaksana telah melakukan pembayaran denda atas keterlambatan tersebut.

“Kita sebagai mitra komisi tentu harus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam hal penataan rumah negara bagi Bupati dan Wakil Bupati Malaka, tetapi dalam pengerjaannya harus berkualitas agar dapat dimanfaatkan,” jelasnya.

Baca Juga :  Pegiat Anti Korupsi Ajak Semua Elemen Berkolaborasi Kawal Kasus Upaya Pembunuhan Wartawan

Sementara itu, Panitia Pembuat Komitmen ( PPK) Pekerjaan Belanja Modal Rumah Negara Golongan II Rehabilitasi Rumah Jabatan Bupati,  Maria Magdalena Seran, ST kepada wartawan belum lama ini  mengatakan akan tetap mengawal proses pengerjaan rumah jabatan tersebut, agar sesuai target dan harapan bersama.

“Kita harapkan sisa waktu pemeliharaan yang ada bisa dimanfaatkan kontraktor untuk menyelesaikan beberapa item pekerjaan untuk penyempurnaan,” tandasnya.

Ia menambahkan, bahwa dalam Pemeriksaan BPK RI sudah melakukan pemeriksaan di lokasi proyek dan telah mengarahkan langkah penyelesaiannya. “Soal keterlambatan pengerjaan di lapangan tentu pihak kontraktor tetap membayar denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Pihak CV. Hamawala yang dikonfirmasi Tim media ini melalui juru bicaranya, Edmundus Nahak (via telepon selulernya) pada hari yang sama (12/06/2022) mengklarifikasi, bahwa pengerjaan proyek rehab Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Malaka senilai Rp 2,1 Milyar di Desa Bakiruk-Kacamatan Malaka Tengah- Kabupaten Malaka oleh CV. Hamawala sudah sesuai Dokumen Kontrak dan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan Pemerintah. Kontraktor malah menambah volume pada beberapa item pekerjaan di luar dokumen kontrak .

  • Bagikan