Pemprov NTT Dikhawatirkan Tak Akan Sanggup Bayar Hutang Rp 1,5 Trilyun Kalau PAD Terus Anjlok

Reporter : kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KUPANG, KORANTIMOR.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dikhawatirkan ke depan tak akan sanggup membayar hutang sekitar Rp 1,5 Trilyun yang berasal dari pinjaman daerah (dari PT. SMI Rp sekitar Rp 1,35 Triyun dan Bank NTT sekitar Rp 150 M, red) jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT terus merosot alias anjlok.

Hal ini terungkap dalam Pidato Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 dan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 pada Selasa (25/05/2022) lalu.

Swipe up untuk membaca artikel

“Bila PAD tidak dapat ditingkatkan jumlah dan realisasinya, artinya ada kemungkinan kita tidak sanggup lagi membayar utang. Dan ini sangat berbahaya bagi perjalanan NTT ke depan,” tandas Nomleni.

Menurut Nomleni, anjloknya PAD dan kemampuan fiskal daerah berdampak langsung pada kapasitas atau kemampuan fiskal daerah. “Penerimaan PAD pada tahun 2021 hanya mencapai 74,04% dari target (Rp 1,6 Trilyun sesuai Perubahan APBD NTT TA 2021, red). Kita semua berkepentingan dengan meningkatnya PAD, selain memperbesar ruang dan kapasitas fiskal, sejalan dengan realisasi pinjaman daerah yang terus meningkat, konsekuensi pembayaran bunga dan pengembalian pinjaman berimplikasi pada ketersediaan dana yang cukup untuk membayar bunga dan cicilan pinjaman pokok yang jatuh tempo,” bebernya.

Baca Juga :  Julie Laiskodat Promosikan Pariwisata dan Tenun Ikat NTT di Rakernas Nasdem, Kalungkan Selendang ke Muhatir Muhammad

Emi Nomleni mengungkapkan, bahwa berdasarkan LKPJ Gubernur TA 2021 sampai akhir tahun 2021, NTT menghadapi kendala dari sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang berakibat pada ruang dan kapasitas fiskal yang terbatas dan keseimbangan primer APBD yang kurang memadai.

  • Bagikan