Jokowi Diminta Panggil Kepala BP2MI Untuk Klarifikasi Alasan Gagalnya Keberangakatan 147 CPMI Asal NTB ke Malaysia

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

JAKARTA, KORANTIMOR.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memanggil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani untuk memberi penjelasan resmi terkait gagalnya keberangkatan 147 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dari Nusa Tenggara Barat ke Malaysia. Pasalnya, peristiwa itu terjadi pasca penandatanganan MoU antara Malaysia dan Indonesia, khususnya BUMN Malaysia yang telah mencarter pesawat untuk keberangakatan para PMI tersebut ke Malaysia.

Permintaan itu disampaikan Ketua Lembaga Hukum dan HAM PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Gabrial Goa dalam rilis tertulis kepada tim media ini beberapa waktu lalu (04/06).

Swipe up untuk membaca artikel
Ketua Pembina Padma Indonesia, Gabrial Goa

“Gagalnya 147 Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI) dari Nusa Tenggara Barat ke Malaysia berdampak buruk pasca ditandatanganinya MOU antara Malaysia dengan Indonesia. Ini memperlihatkan ketidaksiapan pihak BP2MI unit Nusa Tenggara Barat dan BP2MI. Pihak yang paling dirugikan baik materi maupun psikologis adalah CPMI, Pihak Keluarga dan pihak P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia) yang legal dan pihak BUMN Malaysia yang telah mencarter pesawat. Olehnya, kami Padma Indonesia mendesak Presiden Jokowi segera memanggil Kepala BP2MI untuk memberikan penjelasan resmi terkait kegagalan keberangkatan 147 CPMI asal NTB ke Malaysia,” tulisnya.

Baca Juga :  Masalah Human Trafficking Tetap Menghantui PMI Jika NTT Hanya Punya Empat BLK LN

Menurut Gabrial Goa, gagal berangkatnya para PMI tersebut memberi ruang maraknya migrasi ilegal yang rentan Human Trafficking. Oleh karena itu, Kepala BP2MI perlu memberikan klarifikasi atau penjelasan resmi terkait kegagalan keberangkatan 147 CPMI asal NTB ke Malaysia sebagai bentuk pertanggungjawaban BP2MI selaku pihak yang mengurus PMI.

“Kami mendesak DPR RI Komisi IX segera memanggil Kepala BP2MI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait kegagalan keberangkatan 147 CPMI asal NTB yang merupakan kantong Migrasi Ilegal rentan Human Trafficking seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur,” tegasnya.

Gabrial Goa juga berharap, Kepala BP2MI fokus melindungi CPMI ke Luar Negeri secara prosedural bukan menghambat, yang bisa memberi ruang maraknya migrasi ilegal yang rentan Human Trafficking. (kt/tim)

  • Bagikan