Kejati NTT Dinilai Sangat Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi 20 Milyar PT. SKM

Reporter : Tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KEFAMENANU, KORANTIMOR.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai sangat lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi Rp 20 Milyar PT. Sari Karya Mandiri (SKM), akibat monopoli pengerjaan sejumlah proyek pada beberapa daerah di NTT. Penanganan kasus dimaksud oleh Kejati NTT terkesan berjalan di tempat, tanpa kepastian penetapan tersangkanya.

Demikian pernyataan kritis Ketua Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi (CW), Viktor Manbait dalam rilis tertulis kepada tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Minggu (29/05/2022), menyoroti kinerja Kejati NTT terkait penanganan kasus PT. SKM.

Swipe up untuk membaca artikel
Ketua Lakmas CW, Viktor Manbait

“Sejumlah kasus besar tindak pidana korupsi yang dalam penyidikan Kejati  NTT sejak beberapa tahun lalu masih juga berputar di meja Jaksa penyidik Kejati NTT, sangat lamban prosesnya sampai ke penuntutan untuk mendapatkan keputusan di pengadilan Tipikor. Bahkan kasus mega korupsi 20 Milyar lebih dari tiga paket pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh PT Sari Karya Mandiri (SKM) dan Direkturnya, Hironimus Taolin telah dinaikan status ke tingkat penyidikan oleh Jaksa, tapi Kejati NTT juga belum menetapkan siapa tersangkanya,” tulisnya.

Baca Juga :  Kowappem Laporkan Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Flores Senilai Rp 47,7 M ke Kejati NTT

Menurut Viktor Manbait, Kejati NTT seakan terperangkap dalam tekanan kekuatan besar diluar hukum, sehingga tidak maju dalam penanganan  perkara tersebut. “Hal ini seiring bungkamnya Kejati NTT dalam memberikan update informasi ke publik terkait penanganan kasus dugaan korupsi PT. SKM dan Dirut PT. SKM, Hironimus Taolin.

“Kita mendesak Kejati NTT  dengan Jaksanya yang berperan sebagai penyidik tindak pidana korupsi tersebut bekerja sungguh sungguh,  guna menetapkan  tersangkanya dengan bukti bukti yang ada sehingga segera dilimpahkan ke pengadilan Tipikor,”  ujarnya.

Viktor menambahkan, bahwa semestinya Kejati NTT menghindari menunggak perkara dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Bukannya menunda apalagi masa bodoh atau membiarkan kasusnya diam tanpa kejelasan penyelesaian hukumnya, dan siapa tersangkanya. Karena publik sedang menyoroti kinerja Kejati NTT di bawah kepemimpinan Kajati Baru yaitu Hutama Wisnu, S. H., MH yang sudah beberapa bulan di NTT tapi minim prestasi kerja penanganan kasus korupsi. Jadi jangan diamkan kasusnya (Kasus dugaan korupsi PT. SKM, red) dan kasus-kasus korupsi lainnya yang sedang ditangani Kejati NTT,” kritiknya lagi.

Baca Juga :  Kasus Orient Ungkap Fakta Syarat Paslon Kepala Daerah Tidak Linear Pada UUD 1945

Kajati NTT, Hutama Wisnu, S.H., MH yang dikonfirmasi tim wartawan media ini melalui Kasipenkum Kajati NTT, Abdul Hakim, S.H., MH pada Minggu (29/05/2022) via pesan WhatsApp/WA terkait hal tersebut tidak menjawab walau telah melihat dan membaca pesan WA konfirmasi wartawan.

  • Bagikan