Polda NTT Diminta Selidiki Kasus Honor Tim Fit and Proper Test Bagi Komisaris Bank NTT

Reporter : tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KUPANG, KORANTIMOR.- Kebijakan Komisaris Bank NTT yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 01.A Tahun 2020 tentang penetapan honorium untuk tim uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) bagi calon pejabat pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Propinsi NTT dinilai melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan masuk dalam kategori korupsi. Karena itu Polda NTT diminta melakukan penyelidikan terhadap kasus pemberian honor yang melanggar aturan OJK dan merugikan Bank NTT tersebut.

Demikian kesimpulan penilaian Ketua Amman Flobamora, Roy Watu dan Ketua Kompak, Gabriel Goa serta Ketua Satgas Anti Korupsi Partai Golkar NTT Kasmirus Bara Bheri, S.H kepada tim media ini, yang diterima via pesan WhatsApp/WA, Selasa (24/5/22) kemarin. Para aktivis anti korupsi ini menegaskan bahwa kebijakan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 01.A Tahun 2020 tentang penetapan honorarium tim uji kelayakan dan kepatutan pada Bank Pembangunan Daerah NTT tertanggal 14 Mei 2020 tersebut telah melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan masuk dalam kategori korupsi.

Menurut Roy Watu, sebagai Komisaris Utama mestinya memahami bahwa di dalam Peraturan OJK nomor 55 /POJK.03/2016 pasal 31 jelas-jelas telah mengatur bahwa Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

  • Bagikan