Fraksi Golkar Tak ‘Ambil Pusing’ Dengan Ancaman Proses Hukum Komut PT. Flobamor

Reporter : tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KUPANG, KORANTIMOR.COM- Fraksi Partai Golkar (FPG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT tak mau menanggapi dan tak mau terpengaruh alias tak ‘ambil pusing’ dengan ancaman proses hukum oleh Komisaris Utama (Komut) PT. Flobamor, Samuel Haning terkait sikap FPG dalam Pandangan Umumnya terkait PT. Flobamor pada rapat Paripurna pekan lalu. Dalam Pandangan Umumnya, FPG menilai BUMD tersebut minim PAD dan meminta Gubernur NTT melikuidasi/menutup perusahaan daerah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar NTT, Inche Sayuna (yang juga Wakil Ketua DPRD NTT, red) pada Selasa (25/05/2022) ketika dimintai tanggapannya terkait ancaman proses hukum (setelah 7 hari, red) yang dilontarkan Komut PT. Flobamor, Samuel Haning, bila FPG tidak memberikan klarifikasi terkait Pandangan Umumnya.

Swipe up untuk membaca artikel

Menurut Sayuna, permintaan klarifikasi dan ancaman proses hukum terhadap FPG DPRD NTT tidak perlu ditanggapi karena bukan mekanisme politik yang diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD NTT. “Kami tidak perlu tanggapi apalagi terpengaruh…. Semua hak kami dilindungi undang-undang ketika bicara dalam rapat paripurna,” tulisnya dalam pesan WhatsApp/WA.

Baca Juga :  Bank NTT Tetap Pada Pendirian, Kerugian MTN Rp 50 Milyar Itu Resiko Bisnis

Politisi Golkar dari Dapil TTS ini menjelaskan, FPG DPRD NTT hanya akan merespon tanggapan Gubernur NTT sebagaimana mekanisme politik yang diatur dan ditetapkan dalam Tatib DPRD NTT. “Yang fraksi respon adalah tanggapan gubernur yang disampaikan tadi (Selasa (24/5/22, red) di paripurna. Selanjutnya secara teknis akan didiskusikan di komisi. Nanti lihat saja dinamika di komisi. Apakah diskusinya akan diarahkan ke sana atau tidak? Sebab disana ada banyak fraksi,” tulis Iche.

  • Bagikan