Presiden Jokowi Bisa Paksa Gubernur NTT Patuhi Putusan PTUN Yang Memenangkan Yus Maria

  • Bagikan
Koran Timor

Oleh: Meridian Dewanta Dado, S.H  (Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT / TPDI-NTT / ADVOKAT PERADI / Kuasa Hukum Yus Maria Damolda Romas)

JAKARTA, KORANTIMOR.COM – Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 816.2.1/220/BKD.3.1 tertanggal 14 Desember 2020 tentang “Pemberhentian Kepala SMK Negeri Wae Ri’i pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur” telah digugat oleh klien Yus Maria Damolda Romas selaku Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, dengan Tergugatnya adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL).

Swipe up untuk membaca artikel

Setelah melalui proses persidangan, maka PTUN Kupang telah memenangkan Yus Maria Damolda Romas selaku Penggugat sebagaimana Putusan Nomor : 11/G/2021/PTUN.KPG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI
a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b. Menyatakan batal Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 816.2.1/220/BKD.3.1 tertanggal 14 Desember 2020 tentang pemberhentian Kepala Sekolah SMK Negeri Wae Ri’i pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Wae Ri’i atau jabatan dan kedudukan lain yang setingkat/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Baca Juga :  Pegiat Anti Korupsi Minta KPK Periksa Gubernur Viktor Laiskodat Terkait Kerugian Bank NTT

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Atas Putusan PTUN Kupang Nomor : 11/G/2021/PTUN.KPG itu, maka
Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Tergugat / Pembanding lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya.

Selanjutnya, PT TUN Surabaya melalui Putusan Nomor : 207/B/2021/PT.TUN.SBY memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI
a. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;

b. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor.11/G/2021/PTUN.KPG tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;

c. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-.

Selanjutnya terhadap Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 207/B/2021/PT.TUN.SBY tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum kasasi sehingga Putusan PTUN Kupang Nomor : 11/G/2021/PTUN.KPG Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 207/B/2021/PT.TUN.SBY telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht van Gewijsde).

Yus Maria Damolda Romas melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan permohonan eksekusi melalui Ketua PTUN Kupang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Namun rupanya Gubernur VBL tidak juga mematuhi Putusan tersebut, khususnya menyangkut amar putusan yang mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mengembalikan Yus Maria Damolda Romas pada jabatan dan kedudukan semula sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Wae Ri’i atau jabatan dan kedudukan lain yang setingkat/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :  Menggugat Justice Collaborator Untuk Hironimus Taolin

Sebab sampai saat ini, Yus Maria Damolda Romas belum juga dikembalikan pada jabatannya semula sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Wae Ri’i atau pada jabatan lainnya yang setingkat.

Yus Maria Damolda Romas pada tanggal 21 Mei 2021 justru diposisikan untuk mengajar di SMAN 2 Langke Rembong, dengan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang faktanya telah diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2021. Dalam rentang waktu itu ditandai dengan dugaan pembuatan absensi palsu guna menggambarkan bahwa Yus Maria Damolda Romas seolah-olah memang tidak pantas untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah karena tidak disiplin.

Terhadap dugaan pembuatan absensi palsu itu, Yus Maria Damolda Romas telah melaporkan terduga Stefanus Enga, Ferdinandus Tahu dan Fransiskus Borgias ke Polres Manggarai guna diproses secara hukum.

Selain itu, akibat tidak dipatuhinua putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memenangkan Klien kami Yus Maria Damolda Romas, maka banyak perilaku tidak adil yang dialami oleh Yus Maria yang pada saatnya nanti akan dibeberkan (oleh Kuasa Hukum, red) dalam bentuk pengaduan resmi ataupun tuntutan ganti rugi via lembaga peradilan.

Baca Juga :  Jeriko Abadikan Nama Frans Lebu Raya di Kota Kupang

Presiden Jokowi Dapat Memaksa Gubernur NTT

Terhadap Putusan PTUN Kupang Nomor : 11/G/2021/PTUN.KPG Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 207/B/2021/PT.TUN.SBY yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap namun tidak juga dilaksanakan atau tidak dipatuhi oleh Gubernur NTT, maka sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (6) UU PTUN, Ketua PTUN Kupang berwenang mengajukan ketidakpatuhan Gubernur NTT itu kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan Gubernur NTT melaksanakan putusan Pengadilan yang memenangkan klien kami Yus Maria Damolda Romas.

Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi harus segera memerintahkan Gubernur VBL untuk segera mengembalikan klien kami Yus Maria Damolda Romas pada jabatan dan kedudukan semula, yaitu sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Wae Ri’i atau jabatan dan kedudukan lain yang setingkat/setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab, ketidakpatuhan Gubernur VBL untuk melaksanakan putusan Pengadilan merupakan preseden buruk dalam sistem penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di negeri ini. Bila terbiarkan, tentu saja sangat mencoreng muka Presiden Jokowi yang selalu kita banggakan. (*)

  • Bagikan