Disahkan KEMENHUMHAM, Status dan Tanggung Jawab PDSI Setara Dengan IDI

Reporter : kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor
Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, S.H

JAKARTA, KORANTIMOR.COM – Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) atau Kemenhumham tentang organisasi Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) melalui Surat Keputusan (SK) KEMENHUMHAM (SK Nomor : AHU-00036 38.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 10 April 2022, yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDSI) menempatkan PDSI dalam status dan tanggungjawab yang setara dengan IDI.

Demikian disampaikan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA) & ADVOKAT PERADI, Petrus Selestinus, S.H.,MH dalam rilis tertulis yang diterima tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Selasa (03/05/2022).

Swipe up untuk membaca artikel

“Terhitung sejak tanggal 10 April 2022 yang baru lalu, kedudukan dan tanggung jawab PDSI sama dan sebangun dengan IDI, berdasarkan SK Nomor : AHU-00036 38.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 10 April 2022, yang mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDSI sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian PDSI Nomor : 1, tanggal 6 April 2022,” tulisnya.

Menurutnya, dengan dikeluarkannya SK KEMENHUMHAM tersebut, maka PDSI dapat mengawali segala tugas dan tanggung jawabnya sebagai Organisasi Profesi Kedokteran Indonesia sebagaimana halnya IDI.

Baca Juga :  Penjabat Wali Kota Ajak IDI Terlibat Turunkan Angka Stunting

“Sebagaimana diatur oleh UU No.29 Tahun 2004, Tentang Praktek Kedokteran dan UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran yang mengatur tentang tugas dan kewajiban Organisasi Profesi Kedokteran,” tandasnya.

Petrus Selestinus menjelaskan, bahwa meskipun sebagai Organisasi Profesi Kedokteran yang baru, struktur dan personalia serta komposisi PDSI telah mencerminkan keberadaan Organisasi Profesi Kedokteran yang siap membangun sistem kesehatan Masyarakat yang moderen dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam dan tersebar di berbagai pulau. Oleh karena itu, PDSI juga membutuhkan dukungan publik.

  • Bagikan