DPRD NTT Diminta Bentuk Pansus Investigasi Deviden Rp 1,6 Milyar PD Flobamor

Reporter : Tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KUPANG, KORANTIMOR.COM – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Kupang meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk membentuk Pansus guna menginvestigasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terkait deviden PD Flobamor tahun 2019 dan 2020 senilai Rp. 1, 6 Milyar (LHP BPK Nomor 91 b/LHP/XIX.KUP/05/2021, tertanggal 17 Mei 2021, red) yang diduga tidak disetor PD Flobamor ke Pemerintah Provinsi (Pemprov NTT).

Demikian disampaikan Germas PMKRI Kupang, Antonius Uspupu kepada media ini, saat melakukan Mimbar Bebas dan Aksi Bakar Lilin di depan Marga Juang 63 PMKRI Cab Kupang, Rabu (27/4/22) malam terkait peristiwa penganiayaan dan upaya Pembunuhan terhadap Fabianus Paulus Latuan (FPL), wartawan sekaligus Pimpinan Redaksi media online Suaraflobamora.com di gerbang masuk/keluar Kantor PD. Flobamor Pada Selasa (26/04).

Swipe up untuk membaca artikel

“Terkait temuan BPK RI dengan
Nomor: 91 b/LHP/XIX.KUP/05/2021, tertanggal 17 Mei 2021 yang diduga merugikan negara, PMKRI meminta DPRD untuk membentuk Pansus guna menginvestigasi lebih dalam terkait temuan BPK RI yang berdampak pada korban penganiayaan seorang wartawan,” ujarnya.

Baca Juga :  Pemprov NTT Dikhawatirkan Tak Akan Sanggup Bayar Hutang Rp 1,5 Trilyun Kalau PAD Terus Anjlok

Antonius juga meminta agar PD Flobamor ditutup jika terbukti tidak menyetor deviden RP.1,6 Milyar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemrov NTT. “Kita minta DPRD untuk membentuk Pansus agar kasus ini segera terungkap. Jika ada temuan bahwa PD. Flobamor benar tidak menyetor PAD sebesar Rp.1, 6 Milyar, maka PD Flobamor harus ditutup, karena jelas itu ada dugaan mafia kotor,” tegasnya.

  • Bagikan