Diduga Ada Penyelewengan Penggunaan Dana Pajak Rokok Senilai Rp 372,5 M di BKD NTT

Reporter : Tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KUPANG, KORANTIMOR.COM – Diduga ada penyalahgunaan/penyelewengan alias penyimpangan penggunaan dana bagi hasil pajak rokok tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi NTT senilai Rp 372. 574. 738. 595 (Rp. 372,5 M). Menurut BPK RI, penyimpangan tersebut berupa realisasi pembayaran insentif upah pungut pajak rokok senilai Rp.10,2 M oleh BKD NTT, yang seharusnya tidak boleh dibayarkan, karena bertentangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2020 no.91b/LHP/XIX.KUP/05/2021 tertanggal 17 Mei 2021 mengungkapkan adanya penyalahgunaan/penyimpangan alias penyelewengan dana bagi hasil pajak rokok yang disetorkan pemerintah pusat (dhi. Direktur Jendral Perimbangan) ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTT.

Swipe up untuk membaca artikel

BPK merincikan, dana sebesar Rp. 372,5 M tersebut disetor ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTT sebanyak 5 kali, yakni 1) Pada tanggal 23 April 2020, Rp 52.496 904.940; 2) Pada tanggal 23 April 2020, Rp 83.254.718.197; 3) Pada tanggal 3 Agustus 2020, Rp 90.502.543.255; 4) Pada Tanggal 2 Oktober 2020, Rp 75.813.981.837; dan 5) Pada tanggal 21 Desember 2020, Rp 69.496.592.366.

Baca Juga :  Mahkamah Agung RI Tolak Gugatan AD/ART Moeldoko, Cs

Berdasarkan realisasi pajak rokok tersebut, BKD NTTmerealisasikan belanja upah pungut insentif pajak rokok senilai Rp 8.196.336.392. Selain itu, BKD NTT juga merealisasikan pembayaran utang insentif upah pungut pajak rokok tahun 2019 senilai Rp 2.019.163. 824. Dengan demikian, total realisasi belanja insentif upah pungut pajak rokok, adalah senilai Rp 10.215.500.216 (Rp 10,2 M).

  • Bagikan