Grace Natalie: Pengeroyok Ade Armando Diduga Para Mantan HTI dan FPI, Perlu Kewaspadaan Nasional

Reporter : kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

JAKARTA – KORANTIMOR.COM – Pernyataan dugaan Grace Natalie, Ketua Dewan Pembina Partai PSI, bahwa para pengeroyok Aktivis Medsos Ade Armando, pada 11/4/2022 berasal dari para mantan atau veteran anggota dan/atau simpatisan HTI dan FPI yang saat ini menjadi relawan Anies Baswedan, merupakan suatu peringatan akan perlunya “Kewaspadaan Nasional”.

Demikian disampaikan Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA), Petrus Selestinus, S.H., MH dalam rilis tertulis yang diterima tim Media ini pada Sabtu (18/04/2022).

Swipe up untuk membaca artikel
Petrus Selestinus

“Alasannya karena akhir-akhir ini terdapat gejala dimana terjadi kemerosotan terhadap kewaspadaan nasional di tengah menguatnya perilaku Intoleran, radikal dan teroris¬† oleh sebagian orang yang mencoba menggantikan ideologi negara Pancasila dengan Ideologi Khilafah (HTI dan FPI, red) yang jadi momok menakutkan bagi Masyarakat karena mengamcam eksistensi NKRI,” tulisnya.

Menurut Petrus Selestinus, kewaspadaan nasional diperlukan terhadap gerakan radikalisme para veteran FPI dan HTI karena
meskipun dua organisasi Radikal itu sudah dibubarkan, tetapi gerakan yang mengarah kepada perilaku Intoleran, Radikal dan Teroris masih saja terjadi. “Sebagaimana Densus 88 telah banyak menangkap pelaku-pelakunya,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ahli Perbankan UNAIR Tegaskan Pembobolan Rekening Rebeka Adalah Fraud

Ia menjelaskan, bahwa apa yang dikatakan oleh Grace Natalie adalah ajakan untuk meningkatkan kesadaran bela negara, yang akhir-akhir ini mengalami kemerosotan karena pragmatisme dalam politik yang melanda hampir semua elit Partai Politik. Dan adanya kemerosotan rasa nasionalisme di kalangan anak muda.

Anies Baswedan Harus Diwaspadai
Lebih lanjut, menurut Petrus Selestinus, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga perlu diwaspadai karena FPI dan HTI adalah pendukung setia Anies Baswedan. “Apalagi HTI dan FPI adalah pendukung¬† Anies Baswedan ketika menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu,” bebernya.

Petrus Selestinus menegaskan, bahwa meskipun Anies Baswedan dalam kesempatan lain membantah kesan publik bahwa dirinya bukan Gubernur Ektrimis dan Radikal, akan tetapi oleh karena barisan pendukungnya disebut-sebut para mantan anggota HTI dan FPI, maka tidaklah salah kalau publik mulai memetakan mana calon pemimpin masa depan yang berjiwa Pancasilais dan mana yang bukan.

“Nuansa dimana Anies Baswedan memiliki kedekatan dengan kelompok yang selama ini diposisikan sebagai kelompok garis keras yang sering berperilaku intoleran dan radikal, bahkan dihubungkan dengan kelompok 212. Hal itu nampak jelas sejak Anies Baswedan memulai memasuki kampanye Pilkada DKI 2017 dan memenangkan Pilkada DKI,” jelasnya.

Baca Juga :  Tak Ada Rekayasa Dalam Pengajuan Kredit Johanes Sulayman

Anggota FPI dan HTI pasca pembubaran, kata Selestinus, terus menerus berkiprah dan bermetamorfosa mencari bentuk. Dengan demikian, bisa saja format yang paling sederhana adalah dengan membentuk Relawan bagi Capres 2024. Dan yang chemistry secara ideologi dengan FPI dan HTI adalah Anies Baswedan, dan melalui relawan Capres Anies Baswedan mereka akan dengan mudah mengkonsolidasikan kekuatan kelompoknya agar tidak tercerai berai dalam kepentingan ke depan termasuk pendanaan.

Tugas Negara Belum Tuntas
Petrus Selestinus juga menjelaskan, bahwa pernyataan Grace Natalie mengingatkan kita semua bahwa tugas Pemerintah belum tuntas dan belum cukup hanya dengan membubarkan HTI dab FPI. Apalagi pasca pembubaran itu dipastikan roh HTI dan FPI tetap hidup dan terkonsolidasi dalam HTI dan FPI sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum.

Sebagai Ormas berbadan hukum, lanjutnya, HTI sudah tutup buku, karena teleh dicabut status badan hukum dan FPI juga status terdaftarnya di Kemendagri tidak diperpanjang. Akan tetapi, UU Ormas tidak melarang sebuah Ormas tidak berbadan hukum melakukan aktivitas keagmaan dan kemasyarakatan, meskipun tetap atas nama HTI dan FPI. “Di sinilah kelemahan dan masalahnya, sehingga Pemerintah dinilai tidak tuntas bertindak,” ujarnya.

Baca Juga :  Nasabah Keberatan Kejari Jakpus Jadi Kuasa Hukum Jiwasraya

Menurutnya, pemerintah semestinya mengakhiri HTI dan FPI sama dengan sikap Pemerintah ketika membubarkan PKI dan menyatakan PKI sebagai Ormas terlarang. Artinya sebagai Partai Politik, PKI dibubarkan tetapi sebagai Ormaspun PKI dilarang melakukan kegiatan di seluruh wilayah NKRI, termasuk menyebarkan ajaran Marxisme, Leninisme dan Komunisme.

“Oleh karena itu, mestinya semua Pimpinan Partai Politik dan Kelompok Nasionalis mendukung pernyataan Grace Natalie untuk terus mewaspadai gerakan Anies Baswedan dan pendukungnya, sebagai wujud kewaspadaan nasional dalam rangka tugas bela negara dan tugas menjaga NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhineka Tunggal Ika,” tegasnya. (kt/tim)

  • Bagikan