PW-MOI Desak Polres Malaka Hentikan Proses Hukum Wartawan Media Sakunar.Com

Reporter : Tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

JAKARTA – KORANTIMOR.COM – Perkumpulan Wartawan Media dan Online Indonesia(PW-MOI) mendesak Kepolisian Resort (Polres) Malaka menghentikan penyelidikan dan penyidikan kasus laporan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., MH terhadap wartawan media online Sakunar.Com. Karena pemberitaan media Sakunar.Com adalah produk jurnalistik/produk Pers dan pemberitaan media Sakunar.Com sudah sesuai Undang-Undang (UU) Pers 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Demikian pernyataan Ketua Umum PW-MOI, HM.Jusuf Rizal dalam rilis tertulis kepada tim media ini pada Jumat (08/04/2022).

Swipe up untuk membaca artikel

“Jangan karena memberitakan Bupati, kemudian Polisi (penyidik Polres Malaka, red) over acting dengan menjerat hukum jurnalis. Polisi tidak bisa semena-mena mengkriminalisasi jurnalis,” kritiknya.

Menurut pria yang juga adalah Ketua Tim Relawan Jokowi pada Pilpres 2019 dan Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) tersebut, pemuatan berita media online Sakunar.Com sudah sesuai kode etik jurnalistik dan UU Pers. Bila Bupati Malaka merasa keberatan, bisa menggunakan hak jawab sesuai UU Pers.

Baca Juga :  Nixon Mesakh: Oknum PNS Palsukan Sertifikat Tanah, Klien Saya Rugi Ratusan Juta

Jika hak jawab Bupati Malaka tidak dimuat/tidak ditayang media Sakunar.Com, barulah Bupati Simon Nahak dapat mengadukan Sakunar.Com ke Dewan Pers. Hasil rekomendasi Dewan Pers barulah menjadi rujukan bagi Bupati Malaka untuk memprosesnya lebih lanjut.

“Jika aparat penegak hukum semena-mena, PW-MOI akan melaporkan ini kepada Kapolri agar diatensi. Sebab gaya arogan aparat (Penyidik Polres Malaka, red) merusak program presisi Kepolisian,” tegas Jusuf Rizal. (kt/tim).

  • Bagikan