Bupati TTU Didesak Copot Pokja RSUP Ponu Karena Dinilai Tidak Punya Integritas

Reporter : tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KEFAMENANU, KORANTIMOR.COM – Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Juandi David diminta dan didesak untuk segera mengganti atau mencopot panitia Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang  dan Jasa (PBJ) di tender Konsultan Perencanaan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) Ponu Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU. Pokja tersebut dinilai tidak punya integritas dan kapabilitas serta terkesan mengada-ada dalam pelaksanaan proses tender ulang Konsultan Perencanaan Proyek RSUP Ponu.

Demikian pernyataan Ketua Lembaga  Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi (CW?), Viktor Manbait dalam rilis tertulis via pesan WhatsApp/WA pada Rabu (06/04/2022).

Swipe up untuk membaca artikel

“Saya kira (Pokja) PBJ sudah tidak independen lagi dan bekerja di luar aturan sehingga Bupati (TTU) harus segera mengganti PBJ ini, karena sama sekali tidak berintegritas dan berkapabilitas dalam tender tersebut,” tulisnya.

Menurutnya, sikap ngotot panitia Pokja PBJ RSUP Ponu yang mengharuskan para peserta tender segera memasukan SPT Pajak tahun 2021 dan Audit Laporan Keuangan tahun  2021 memberi indikasi dan dugaan Pokja PBJ untuk lelang Konsultan Perencana proyek RSUP Ponu sedang dalam tekanan pihak kekuasaan untuk memenangkan ‘jagoan’ konsultan yang sedang disiapkan.

Baca Juga :  Bunda Julie Sangat Populer Dihati Anak Muda dan Kaum Ibu Penenun NTT

“Kukuhnya sikap PBJ yang mensyaratkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2021 dan audit laporan keuangan  tahun 2021, menunjukan PBJ ada dalam tekanan kekuasaan untuk menangkan pihak pihak tertentu (jagoan konsultan, red) untuk proyek RSUP Ponu,” tegasnya.

Viktor menjelaskan, bahwa tuntutan Pokja PBJ bagi peserta tender untuk segera memasukan SPT Pajak Tahun 2021 sangat tidak masuk akal dan mengada-ada.

“PBJ  mengirim email ke peserta tender tertanggal  5 April 2022 untuk memasukan LPJ tahun  2021 dan laporan Audit tahun 2021 dimana tahap pembuktian dilakukan pada tanggal 8 dan 9 Maret 2021. Padahal batas SPT tahun  2021 itu baru pada tanggal 31 April 2022, sehingga bagaimana mungkin  peserta tender dapat penuhi surat tersebut? Kemudian mengapa surat SPT tahu  2021 dan audit laporan  keuangan tahun  2021 ini bukan diinformasikan pada pengumuman tender ulang?” kritiknya.

Menurutnya, Pokja PBJ padahal sangat mengetahui bahwa untuk LPJ tahun pajak 2021 baru bisa dibuat setelah adanya SPT pada 31  April 2022, tetapi terkesan memaksakan segera dilakukan. “Bagaimana mereka mau masukan syarat SPT dan laporan audit laporan keuangan tahun  2021, kalau masa SPT tahun  2021 baru 31 April 2022,” ujarnya.

Baca Juga :  Gunung Kelimutu dan Misteri di Sekelilingnya

Bupati TTU, Drs. Djuandi David yang dikonfirmasi Tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Jumat (08/04/2022) pada pukul 07.27 Wita terkait desakan Lakmas tersebut, tidak menjawab walau telah membaca pesan WA wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya (28/03), Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi (CW) minta Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Djuandi David mencopot panitia Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU. Alasannya, Pokja diduga tidak cukup memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam proses tender Konsultan Perencanaan proyek tersebut. Orang-orang yang masuk dalam kepanitiaan/Pokja juga diduga adalah mereka yang punya track record terkait persoalan korupsi pada sejumlah proyek di TTU.

“Agar tidak terulang kisah Puskesmas Mamsena dan Puskesmas Inbate, Pokja PBJ mesti diganti, menyikapi tender ulang Konsultan Perencanaan Rumah Sakit Pratama Ponu senilai Rp 1 Milyar lebih. Kita minta agar Bupati (David Juandi, red) melakukan penyegaran Pokja PBJ dengan menempatkan orang-orang baru yang berintegritas, punya kemampuan dan profesional,” tulis Viktor.

Baca Juga :  Yeni Rohi: "Saya Bangga Sebagai Seorang Ibu dan Perempuan NTT"

Menurutnya, untuk memastikan proyek pembanguan RSUP Ponu berkualitas dan sesuai dengan time schedule-nya, maka Pokja PBJ-nya haruslah mereka-mereka yang telah teruji integritasnya. Mereka-mereka yang memiliki track record yang baik dan bagus.

“Bagaimana mungkin ada anggota PBJ yang jelas-jelas sudah tidak teruji untuk pembangunan Puskesmas Mamsena masih juga dipakai, dan yang lainya jelas sedang berproses hukum dalam proyek lainya yang terindikasi korupsi masih juga ada dalam Pokja PBJ. Tidak heran virus KKN-nya berjangkit dan terjadi gagal tender seperti saat ini,” jelasnya. (kt/tim).

Sumber: Lakmas
  • Bagikan