TPDI Tanya Kejagung, Kapan Jaksa Kundrat Mantolas Diproses Pidana?

Reporter : Tim
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

JAKARTA – KORANTIMOR.COM – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) beber daftar 10 Jaksa yang pernah diproses pidana terkait kasus dugaan pemerasan. TPDI juga bertanya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI), kapan Jaksa Kundrat Mantolas (KM) yang di-OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh Satgas 53 Kejagung terkait kasus dugaan pemerasan dan/atau suap terhadap/oleh Direktur PT. Sari Karya Murni (SKM), Hironimus Taolin (HT) diproses hukum (diproses pidana, red) oleh Kejagung?

Demikian diungkapkan Koordinator TPDI, Meridian Dewanta Dado, S.H., dalam rilis tertulis via pesan WhatsApp/WA kepada tim Media ini pada Rabu (06/04/2022), mengkritisi sikap Kejagung terkait sanksi administratif terhadap KM.

Swipe up untuk membaca artikel

“Pemerasan oleh Kundrat Mantolas itu berkaitan dengan upaya membekingi berbagai dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Hironimus Taolin. Atas perbuatannya memeras Hironimus Taolin, maka Kundrat Mantolas hanya dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan awalnya selama satu tahun. Sehingga seluruh masyarakat mempertanyakan kapankah Kundrat Mantolas akan dipidanakan???” tulisnya.

Baca Juga :  Kejari TTU Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Proyek Puskesmas Inbate Rp 6,5 Milyar

Meridian lebih lanjut membeberkan daftar Jaksa yang pernah diproses pidana terkait kasus dugaan pemerasan dan/atau Jaksa Penerima Suap dan yang telah dipecat tidak dengan hormat, yaitu :

1. Skandal suap dan pemerasan pada tahun 2019 oleh Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan pada Kejati DKI Jakarta yaitu Yanuar Reza Muhammad dan mantan Kasubsi Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yaitu Fristo Yan Presanto. Keduanya telah divonis terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor karena melakukan pemerasan senilai total Rp. 2,5 Milyar terhadap seorang bernama M. Yusuf yang berkapasitas sebagai saksi dalam perkara tipikor, yang saat itu sedang ditangani Kejati DKI Jakarta, yaitu kasus penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT DOK dan Perkapalan Koja Bahari Tahun Anggaran 2012 – 2017.

Sumber: Rilis
  • Bagikan