Minta Copot Kadis P&K, DPRD Dinilai Tidak Hargai Bupati Ende

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

ENDE – KORANTIMOR.COM – Permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, Siti Hajarul Hastuti dan Yani Kota ke Bupati Ende, Hj. Djafar Achmad untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Mensi Tiwe dinilai melampaui batas dan kewenangan hak kontrol DPRD.

Demikian pernyataan Ketua Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Ende, Adrianus So melalui pesan Whats App yang diterima tim media ini pada Rabu (30/3), menanggapi permintaan Anggota DPRD Ende, Siti Hajarul Hastuti dan Yani kepada Bupati Ende dalam rapat Paripurna VI Komisi II DPRD Ende untuk mencopot Kadis P&K Kabupaten Ende.

Swipe up untuk membaca artikel

“Saya heran karena permintaan pencopotan itu datangnya dari lembaga DPRD Ende, yang nota bene tidak memahami tugas dan fungsi Baperjakat. DPRD Ende telah melampaui batas dan kewenangan sebagai hak kontrolnya, karena soal pengakatan/penempatan ataupun pencopotan jabatan seorang  ASN tersebut  adalah hak prerogatifnya Bupati yang diatur dalam undang-undang ASN,” tulisya mengkritik.

Baca Juga :  Satu Bulan Sebagai Wabub, Erik Rede Konsolidasi Bangun Ende Dalam Satu Tarikan Nafas Dengan Djafar

Menurut Ardian, sikap ngotot Siti Hajarul Hastuti dan Yani Kota untuk pencopotan Kadis P & K Ende karena dugaan adanya tindak pidana korupsi, menjadi panggung akrobat yang tidak pantas dipertontonkan.

Hastuti dan Yani Kota, kata Ardian, seharusnya bisa memahami bahwa seseorang hanya dikatakan korupsi bila telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum dan ditemukan unsur kerugian negara oleh lembaga yang ditunjuk resmi negara (BPK).

Sumber: Tim
  • Bagikan