PH Bupati Malaka Dinilai Panik Dan Bicara Ngawur

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KUPANG – KORANTIMOR.COM – Penasehat Hukum (PH) Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., MH yakni Silvester Nahak, SH dan Wifridus Son Kau,SH.,MH dinilai panik sehingga berbicara ngawur tentang Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Delik Pers dan kerja jurnalistik.

Demikian tanggapan Ketua Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (KOWAPPEM), Fabian Paulus Latuan pada Jumat (01/04/2022), terkait pernyataan PH Bupati Malaka (via media online Kabartimor.Com, pada 31/03/2022) yang mengatakan bahwa Undang-Undang Pers bukan undang-undang khusus (Lex Specialist), tidak ada delik pers dalam hukum, meralat berita merupakan tindak pidana, undang-undang pers hanya mengatur hak dan kewajiban wartawan dan tidak mengatur tentang delik pers.

Swipe up untuk membaca artikel

“Saya nilai PH Bupati Malaka berbicara dalam keadaan panik sehingga isi pembicaraannya jadi ngawur. Kalau sebelumnya saya suru belajar tentang hukum dan undang-undang pers, tapi karena bicara ngawur seperti ini, saya sarankan sebaiknya kuliah ulang saja. Jangan mempermalukan diri sendiri,” tandasnya.

Baca Juga :  PADMA Desak Bupati Simon Nahak Tindak Tegas Dua Oknum Kades Preman di Malaka

Fabian menjelaskan, bahwa Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 itu lex specialist yang mengatur antara lain: 1)tentang asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranan pers. 2)Wartawan, 3)perusahaan pers, 4) Dewan Pers, 5)Pers Asing, 6)Peran serta masyarakat dan Ketentuan Pidana.

“Itu hanya diatur secara khusus di dalam undang-undang pers. Tidak diatur dalam undang-undang lain. Apakah itu bukan undang-undang khusus (lex specialis)?” bebernya.

  • Bagikan