Mewaspadai Korupsi di Balik Status Wabup Bodong

Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

Oleh Steph Tupeng Witin

Penulis Buku “Politik Dusta di Bilik Kuasa” (JPIC OFM, 2019).

Swipe up untuk membaca artikel

KORANTIMOR.COM – Satu-satunya kabupaten di bawah kolong langit yang wakil bupatinya ilegal alias bodong adalah Ende. Substansi sederhana di balik status ilegal alias bodong adalah tidak adanya SK Mendagri terkait pengangkatan Wakil Bupati Ende. Basis dari SK Mendagri adalah tidak lengkapnya berkas pencalonan Wabup Ende khususnya SK DPP dari tujuh partai koalisi sebagai syarat mutlak berdasarkan regulasi negara: UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Pelaksananya PKPU Nomor 1 tahun 2020. Jika tidak terpenuhi, itu amat pasti cacat hukum.

DPRD Ende khususnya Panitia Pemilihan (Panmil) Wabup Ende dan Bupati Ende, Achmad Djafar tahu bahwa berkas-berkas pencalonan tidak ada namun tetap menjalankan proses pemilihan. Artinya, proses pemilihan pun cacat hukum.

Publik mesti tahu bahwa Panmil Wabup Ende yang diketuai Muhamad Orba K. Ima harus menjadi pihak yang dituntut pertanggungjawaban “lebih” karena di tangan dialah proses yang catat hukum itu tetap berlangsung dengan sadar.

Baca Juga :  Menggugat Justice Collaborator Untuk Hironimus Taolin

Jika Orba K. Ima rasional, kritis dan punya hati untuk Ende, mestinya proses pemilihan wakil bupati dihentikan. Apa yang sesungguhnya menggerakkan Panmil Wabup Ende melanjutkan proses pemilihan yang sudah pasti cacat hukum? Ketika borok cacat hukum dalam proses pemilihan terkuak ke ruang publik, DPRD, Panmil dan Bupati Ende tidak pernah menggelar konferensi pers secara terbuka untuk menjelaskan masalah ini kepada publik sebagai bentuk bagian dari mekanisme pertanggungjawaban kuasa dan terkait erat dengan penggunaan anggaran publik.

  • Bagikan