Bupati Malaka dan PH Disuruh Belajar Lagi Tentang Hukum dan UU Pers

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KUPANG – KORANTIMOR.COM – Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, S.H., MH dan Kuasa Hukumnya, Silvester Nahak, S.H dan Wilfridus Son Lau, S.H.,M.H, disuruh belajar lagi tentang Hukum dan Undang-Undang Pers.

Demikian pernyataan Ketua Komunitas Wartawan Peduli Pembangunan (Kowappem) Nusa Tenggara Timur (NTT) Fabian Paulus Latuan pada Rabu (30/03/2022) menanggapi pernyataan penasehat hukum Bupati Malaka, SN (via sejumlah media online) yang mengatakan bahwa laporannya terhadap wartawan media Sakunar.Com, YGS adalah murni tindak pidana/delik pidana penyebaran berita bohong (hoax).

Swipe up untuk membaca artikel
Ketua Kowappem/Wartawan Suaraflobamora.Com, Fabian Paulus Latuan

“Yang saya tahu, Bupati Malaka dan Pengacaranya itu orang-orang yang mengerti hukum, sarjana hukum, master hukum, bahkan doktor hukum, kok nggak ngerti tentang lex spesialis dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Ini nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti. Kalau masih belum mengerti tentang lex spesialis dan Undang-Undang Pers, belajar lagi lah supaya bisa membedakan antara delik pidana dan delik Pers,” tegasnya.

Baca Juga :  PADMA Desak Bupati Simon Nahak Tindak Tegas Dua Oknum Kades Preman di Malaka

Menurut Fabian, masalah yang dilaporkan Bupati Malaka melalui pengacaranya adalah delik pers murni. “Yang dilaporkan ke Polres Malaka adalah produk jurnalistik/berita yang ditulis wartawan Sakunar.Com, YGS. Kalau berita yang ditulis oleh wartawan dan ditayangkan oleh media yang resmi (berbadan hukum dan bekerja sesuai undang-Undang pers dan KEJ, red), maka itu adalah delik pers,” paparnya.

  • Bagikan