‘Sandiwara’ Jaksa Mantolas dan Hemus, Akankah Berakhir Antiklimaks?

Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor
Yohanes Hegon Kelen, Ketua Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK) dan Forum Pemuda Penggerak Perdamaian dan Keadilan (FORMADDA) NTT

Oleh Yohanes Hegon Kelen Kedati

Prolog

Swipe up untuk membaca artikel

Di Uzbekistan, ada padang terbuka dan berdebu
Aneh, aku jadi ingat pada Umbu

Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka
Dimana Matahari membusur api di atas sana
Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak perjaka
Bilamana peluh dan tenaga tanpa dihitung harga (Beri Daku Sumba, Taufik Ismail)

Dunia ini panggung sandiwara
ceritanya mudah berubah
Kisah Mahabrata atau tragedi dari Yunani

Setiap kita dapat satu peranan
yang harus kita mainkan
Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura
Mengapa kita bersandiwara? (Kutipan dari Lagu, Taufik Ismail & Ian Antono)

Scene I
Fragment I: 20 Desember 2021
Malam itu di Aula Eltari Kupang, ‘Bos-bos’ berkumpul dengan sukacita merayaan Puncak Hari Ulang Tahun NTT yang ke 63 tahun. Dalam sambutan Gubernur NTT yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Joseph Nae Soi, Gubernur menegaskan perlu adanya perubahan mindset masyarakat bahwa kemajuan yang terjadi dalam masyarakat NTT sangat tergantung pada sikap dan tindakan apa yang dilakukan. Untuk itu, Stigma tentang NTT yang diakronimkan sebagai Nanti Tuhan Tolong harus dirubah menjadi Negeri Tergantung Tindakan (https://rotendaokab.go.id/dari-faifua-puncak-perayaan-hut-ntt-63-dirayakan-masyarakat-rote-ndao.php)

Perubahan akronim ini terdengar seperti lompatan cara berpikir yang dasyat, seolah-olah sebuah lompatan dari alam pikir abad pertengahan yang bernuansa ‘ketuhanan” menuju cara berpikir modern. Ya, saya bertindak maka saya yang bertindak itu ada.

Bukankah Gubernur NTT selalu terdengar berapi-api ketika berbicara?
Cukup disayangkan, pada saat itu Gubernur NTT tidak langsung memberikan sambutan tersebut.

Kapan lagi kita dapat mendengar suara penuh semangat Gubernur NTT menyampaikan sambutannya?

Apakah kita harus menunggu hingga 2024 saat beliau berkampannye sebagai calon Gubernur NTT dan menyampaikan janji-janjinya pada masyarakat NTT?

Fragment II:
Pada saat bos-bos berkumpul malam itu, di sisi lain wilayah Kota Kupang, tempatnya di kelurahan Tuak Daun Merah perlahan-lahan misi Operasi Tangkap Tangan (OTT) sedang dijalankan Tim Satuan Tugas 53 (Satgas) Kejaksaan Agung. Informasi telah diperoleh, pengintaian telah dilakukan. Operasi khusus untuk penyergapan dan penangkapan laksanakan. Operasi tangkap tangan itu berhasil mengamankan Kepala Seksi (Kasi) Penyidikan Kejati NTT bernama Kundrat Mantolas dan Direktur PT. Sari Karya Mandiri, Hironimus Taolin. Mantolas dan Hemus dibawa ke Jakarta untuk diperiksa.

Ada Rekan Kerja Mantolas di Kejaksaan Tinggi Kupang mengatakan, Mantolas diduga melakukan tindakan tercela. Apa tindakan tercela dari seorang jaksa yang bertemu seorang kontraktor? Tuntutan apakah yang layak untuk tindakan tercela itu? Apakah hukuman kode etik ataukah hukuman pidana? Semua serba misterius!!!

Scene II
Latar: DPR RI, Rapat Kerja, 17 Januari 2022

Arteria Dahlan dan Beny Kabur Harman (BKH) mengangkat masalah ini dalam rapat koordinasi antara Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung.

Arteria Dahlan:  “….Saya kasih contoh pak. Hironimus di NTT, dia ini pak diperas sama jaksa yang namanya, Kundrat Mantolas, Kasidik Kejati NTT. Ini yang Yulianto ribut, nanti saya buktikan faktanya ya. Dia selalu diancam untuk diberikan surat panggilan. Sudah nyetor 100 juta, 100 juta itu 20 kali. Akhirnya dia nyerah pak. “Saya nyerah pak, saya lapor ke satgas 53” (…Apa yang terjadi pak, tiba-tiba sekarang Hironimus ini pak dipanggil sama Kejati-nya…”

Baca Juga :  Kejati NTT Diduga Kompromistis Terkait Proses Hukum Direktur PT. SKM

BKH    : “…Hironimus Taolin itu adalah korban. Saya sengaja kemarin panggil dia datang ke Jakarta, ke ruangan saya, ke ruangan ketua Fraksi Demokrat DPR. Saya panggil dia, “kau datang ke sini, kau tunggu, besok pagi kau datang ikut nonton sidang Komisi III dengan saudara Jaksa Agung. Ada dia di atas. …Tapi Kasusnya pak Jaksa Agung, beliau, rumahnya didatangi oleh jaksa yang tadi disebut itu, ditangkap langsung di situ, OTT (Operasi Tangkap Tangan). Saya bangga dengan Kejaksaan Agung tetapi kemudian saya mulai perlahan-lahan hilang kebanggaannya ini, apabila ada sesuatu di balik ini. Apa sesuatunya ini? Setelah jaksanya ditangkap tangan oleh Kejaksaan Agung, saudara Hironimus tadi, tidak ada angin, tidak ada hujan, ditetapkan kejaksaan sebagai …(?), kasusnya sudah disidik. Dia ini kontraktor kecil, kasus yang 2015 lalu, 6 tahun lalu diungkit-ungkit lagi. …lebih aneh lagi, jaksa ikut main proyek di NTT. Berkali-kali saya ngomong dulu pak tapi susah. Malu saya. Ada yang bilang saya, “Pak Beny ini sudah 4 periode dia anggota DPR, ndak ada kemajuan penegakan hukum di NTT”. Betul pak, tapi mungkin juga Kajatinya sudah sumpek juga pak. Terlalu lama di sana. Sudah 2 tahun lebih pak Jaksa Agung, 2 tahun lebih. Banyak juga suara yang, kelompok datang sama saya, “Pak Beny kalau bisa Kejatinya itu dipindahkan lah. Banyak juga Kejari di NTT bukan menyelesaikan masalah tapi bikin masalah. Jadi Kejaksaan adalah bagian dari problem penegakan hukum. Soal itu, oleh sebab itu, pak Jaksa Agung, saya mohon supaya tertibkanlah kejati NTT itu. Tolong Korban Tadi Hironimus Taolin itu dikawal, diamankan kalau bisa bapak Arteria Dahlan berkenan rumahnya dijadikan tempat untuk pengamanan beliau…” (https://www.youtube.com/watch?v=OQ427UYMNak)

“Di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang jangan hanya diam. … Saudara dipilih bukan dilotre meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara hee, juara ha..ha..ha… Wakil Rakyat….”

Demikianlah penggalan lagu Iwan Fals, Surat Buat Wakil Rakyat. Tentunya penggalan itu mewakili harapan dan keinginan kita, bukan?

‘Panggung’ Setelah 17 Januari…
Setelah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Yulianto (Mantan) Kepala Kejaksaan Tinggi NTT dimutasi menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Kejaksaan Agung. Surat Keputusan (SK) pindah tugas Dr. Yulianto diterbit tanggal, 18 Februari 2022 dan diterima pihak Kejaksaan Tinggi NTT, 19 Februari 2022.

Kita berharap dan berdoa semoga Dr. Yulianto, SH, MH dapat menjadi guru dan teladan bagi para calon jaksa yang setia pada sumpah jabatan dan kode etik kejaksaan. Jabatan Dr. Yulianto SH,.MH sebagai Kajati NTT digantikan oleh Hutama Wisnu mantan wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Riau.

Jabatan Kajati NTT resmi diemban Hutama Wisnu setelah dilakukan serah terima jabatan di Jakarta, Rabu (02/03/2022). Kita berharap agar Kepala Kejaksaan Tinggi NTT yang baru ini dapat menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terjadi di NTT seperti kasus dugaan korupsi pembelian MTN Rp 50 Milyar pada PT. SNP oleh Bank NTT (dan dugaan kasus dugaan korupsi lainnya di Bank NTT) dan segera menjemput paksa Hironimus Taolin untuk diperiksa terkait dugaan proyek mangkrak jalan Kapan-Nenas dan sejumlah proyek lain di NTT.

Baca Juga :  Sewenang-Wenang Perintahkan Eksekusi, Ketua PN Kupang Dilaporkan Ke Polda NTT

Kita menaruh harapan yang besar kepada Kajati NTT yang baru ini untuk melakukan terobosan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di NTT. Harapan memberikan kekuatan bagi kita untuk menanti sebuah pertolongan datang atau sebuah mujizat bekerja. Sebagai orang beriman, harapan kita tidak lepas dari keimanan kita. Ya NTT, Nanti Tuhan Tolong.

Namun Harapan itu meredup ketika beredar foto, yang diduga adalah Kartu Anggota Partai Demokrat atas nama Hironimus Taolin. Dari foto yang beredar tersebut, tertulis, diduga KTA ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan diduga KTA tersebut dicetak pada tanggal 18 Januari 2020. Ya, sehari setelah rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Dan sampai hari ini belum ada klarifikasi jelas terkait KTA ini oleh ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo dan ADPR RI asal Dapil I NTT dari Fraksi Demokrat yang duduk di Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum partai Demokrat, BKH.

Ada apa dengan semua ini? Apakah kita harus meminta klarifikasi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono? Atau apa tindakan kita selanjutnya? Hmm…harapan terasa sirna. Banyak yang bertanya-tanya, apakah karena (diduga) mengantongi KTA Partai Demokrat ini terus Hemus merasa dilindungi dan mangkir dari panggilan kejati NTT? Apakah begitu istimewanya Hemus dengan (diduga) memiliki KTA Partai Demokrat menjadi ‘kebal’ terhadap hukum?

Belum lagi kita melihat masalah Kundrat Mantolas sebagai aparat penegak hukum (jaksa). Terkait Kundrat Mantolas beredar kabar bahwa beliau hanya mendapat hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan selama 12 bulan.

Dugaan keterlibatan Mantolas dalam kasus dugaan pemerasan dan/atau penyuapan (gratifikasi) mengarah pada dugaan pelanggaran terhadap integritasnya sebagai seorang jaksa sebagaimana tertulis dalam Peraturan Jaksa Agung RI nomor per–014/a/ja/11/2012 tentang kode perilaku jaksa Pasal 7 (1) dan dugaan pelanggaran terhadap sumpah jabatan pada pasal 10 (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam UU yang sama (UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) pasal 13 (1) c dinyatakan bahwa: “Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: c. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”.

Lantas pernyataan yang muncul adalah “bagaimana bisa seorang jaksa yang diduga melanggar sumpah jabatannya mendapatkan hukuman demikian? Bagaimana mungkin terduga pelaku pemerasan dan/atau penyuapan (gratifikasi) yang merupakan seorang jaksa tidak diproses pidana? Apakah ini yang sering dikatakan orang-orang, “hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas?”

Dugaan keterlibatan Kundrat Mantolas dalam kasus dugaan pemerasan dan/atau penyuapan (gratifikasi) sampai hari ini belum diproses pidana dan masih kabur, apakah ini murni kasus pemerasan atau penyuapan (gratifikasi)?

Baca Juga :  Kasus Hironimus Taolin Naik Status Ke Penyidikan

Ketika Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung RI (17/1/2022) melalui kata-kata BKh, “lebih aneh lagi, jaksa ikut main proyek di NTT,” muncul pengharapan bahwa jaksa ‘nakal’ di NTT akan ‘dibereskan’. Kita berharap tindakan membersihkan jaksa ‘nakal’ di NTT dimulai dengan memproses pidana Kundrat Mantolas atas dugaan kasus pemerasan dan/atau penyuapan (gratifikasi) agar dapat memberi efek jera pada jaksa ‘nakal’.

Apakah harapan tersebut dapat penuhi oleh Pak BKH? Kembali lagi kita teringat akan foto dugaan KTA Partai Demokrat atas nama Hironimus Taolin dan sampai hari ini belum terklarifikasi dan kata-kata Pak BKH bahwa Hironimus Taolin adalah korban. Akankah sirna harapan kita?

Harapan bagi orang beriman bermakna positif, ‘Nanti Tuhan Tolong’. Namun tidak bagi seorang Nietzsche. “Harapan pada kenyataannya adalah yang terburuk dari semua kejahatan karena itu memperpanjang siksaan manusia.”, begitulah kata-kata Friedrich Nietzsche (1884-1990) seorang penyair, filsuf berkebangsaan Jerman dan seorang ateis.

Dihadapan Nietzsche harapan terlihat gelap, buram, kabur dan bermakna negatif. Soal harapan, bagi saya bergantung kembali pada masing-masing manusia, bergantung ‘moralitas’ mana yang mau direngkuh untuk dihayati dalam perjalanan menuju kematian.

Namun soal penegakan hukum dan pengungkapan kasus-kasus dugaan korupsi akal sehat, kehendak dan tindakan harus tertuju pada semua penyelesaian. Artinya bahwa kepastian hukum harus dapat diperoleh tiap-tiap kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Aparat Penegak hukum.

Disinilah peran penting masyarakat dalam mengawal setiap proses hukum kasus dugaan korupsi yang terjadi di Indonesia dan khususnya di NTT. Masyarakat NTT harus menolak lupa dan menjaga ingatan. Apabila telah hilang harapan kita pada orang-orang yang kepadanya harapan kita menjadi kenyataan, kita harus mengambil tindakan dan langkah penting terkait masalah Kundrat Mantolas dan Hieronimus Taolin.

Mengutip hal yang disampaikan oleh BKH ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III dengan Kejaksaan Agung RI (32/3/2022), “Sebab keadilan hanya bisa dirasakan apa hanya bisa dirasakan apabila masalah hukum pada level teknis benar-benar dilaksanakan dengan baik”, mari kita mulai dengan memastikan dan mendesak Kejaksaan Tinggi NTT untuk menjemput paksa Hironimus Taolin dan memastikan dan mendesak Kejaksaan Agung RI untuk memproses pidana jaksanya, Kundarat Mantolas.

Narasi Tergantung Tindakan (NTT) kita. Lewat tindakan kitalah narasi kepastian hukum dan penyelesaian hukum masalah Kundrat Mantolas dan Hieronimus Taolin dapat mencapai klimaksnya.

Dari Kabupaten Timor Tengah Utara, Lembaga Advokasi Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) NTT yang dipimpin oleh Victor Manbait dan Garda TTU yang dipimpin oleh Paulus Modok telah memberikan deadline kepada Kejaksaan Tinggi NTT untuk menjemput paksa Hironimus Taolin, Direktur PT. SKM disertai dengan ‘ancaman’ aksi mogok makan aktivis anti korupsi.

Tindakan yang radikal ini telah dimulai bagaimana narasi ini selesai tergantung tindakan kita. Saya ingin menutup tulisan dengan sebuah kutipan dari Friedrich Nietzsche, “Seorang politisi membagi umat manusia menjadi dua kelas yaitu alat dan musuh.” **

  • Bagikan