Bupati TTU Diminta Copot Pokja PBJ RSUP Ponu

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KEFAMENANU- KORANTIMOR.COM – Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi (CW) minta Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Drs. Djuandi David mencopot panitia Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU. Alasannya, Pokja diduga tidak cukup memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam proses tender Konsultan Perencanaan proyek tersebut. Orang-orang yang masuk dalam kepanitiaan/Pokja juga diduga adalah mereka yang punya track record terkait persoalan korupsi pada sejumlah proyek di TTU.

Demikian disampaikan Ketua Lakmas CW, Viktor Manbait dalam rilis tertulis kepada tim media ini pada Minggu (27/03/2022), terkait proses tender ulang Konsultan Perencanaan proyek pembangunan RSUP Ponu Kabupaten TTU.

Swipe up untuk membaca artikel
Ketua Lakmas CW, Viktor Manbait

“Agar tidak terulang kisah Puskesmas Mamsena dan Puskesmas Inbate, Pokja PBJ mesti diganti, menyikapi tender ulang Konsultan Perencanaan Rumah Sakit Pratama Ponu senilai Rp 1 Milyar lebih. Kita minta agar Bupati (David Juandi, red) melakukan penyegaran Pokja PBJ dengan menempatkan orang-orang baru yang berintegritas, punya kemampuan dan profesional,” tulisnya.

Baca Juga :  DPRD TTU Kecewa, Pemkab Lantik BPD Letmafo Versi ‘Camat Mesu'

Menurutnya, untuk memastikan proyek pembanguan RSUP Ponu berkualitas dan sesuai dengan time schedule-nya, maka Pokja PBJ-nya haruslah mereka-mereka yang telah teruji integritasnya. Mereka-mereka yang memiliki track record yang baik dan bagus.

“Bagaimana mungkin ada anggota PBJ yang jelas-jelas sudah tidak teruji untuk pembangunan Puskesmas Mamsena masih juga dipakai, dan yang lainya jelas sedang berproses hukum dalam proyek lainya yang terindikasi korupsi masih juga ada dalam Pokja PBJ. Tidak heran virus KKN-nya berjangkit dan terjadi gagal tender seperti saat ini,” jelasnya.

  • Bagikan