KPK Diminta Koordinasi Dengan BPK Usut Dugaan Korupsi Dana Rp 10 Milyar di BPBD Sikka

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor
Ketua Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus, S.H. MH

SIKKA – KORANTIMOR.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) diminta segera berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk mengusut adanya dugaan korupsi dana penanggulangan bencana senilai Rp 10 Milyar pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran (TA) 2021. KPK diminta mengusut aliran dana tersebut dan menangkap para pelaku (terduga koruptor, red).

Demikian disampaikan Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, S.H., MH dalam rilis tertulis yang diterima tim media ini vian pesan WhatsApp/WA pada Senin (07/03/2022),  menanggapi adanya temuan BPK tentang dugaan penyelewengan dana Rp 10 Milyar di BPBD Sikka.

Swipe up untuk membaca artikel

“KPK dan BPK perlu koordinasi untuk ungkap dan tangkap pelaku ‘jebol’ dana BPBD Sikka Rp 10 Milyar,” tulisnya.

Menurut Petrus Selestinus, temuan BPK tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2022, saat dimana Kabupaten Sikka sedang mengalami devisit anggaran akibat pandemi COVID-19 dan bencana alam yang tidak ada hentinya.

Baca Juga :  Pokja Bantah Punya 'Jagoan' Konsultan Perencanaan di Proyek RSUP Ponu TTU

“Korupsi di tengah bencana dunia dan rakyat susah akibat bencana yang berkepanjangan dalam sistim hukum positif kita ancaman pidananya adalah hukuman mati, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor,” jelasnya.

Terkait bantahan Kepala BPBD Sikka, Yohanes Leba bahwa temuan penyimpangan dana BPBD Sikka sebesar Rp 10 Milyar hanyalah masalah kekeliruan administrasi, Petrus Selestinus menegaskan, publik Sikka lebih percaya temuan dan LHP BPK RI, ketimbang klarifikasi Yohanes Laba.

  • Bagikan