TPDI Minta Mendagri Klarifikasi dan Batalkan SK Pengesahan Pengangkatan Wabub Ende

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

JAKARTA – KORANTIMOR.COM- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian untuk mengklarifikasi dan membatalkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede, karena proses pemilihan hingga penetapan hasil pemilihan dan pelantikan Wabub Ende dinilai cacat formil dan prosedural (tanpa didukung SK DPP Gabungan Partai Politik Pendukung Marsel-Djafar). Pelantikan Erik Rede sebagai Wakil Bupati Ende oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dinilai tanpa dasar hukum yang kuat karena SK Mendagri Nomor 132.53-67 Tahun 2022, tanggal 19 Januari 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende dinyatakan ditarik kembali Mendagri.

Demikian disampaikan Koordinator TPDI, Petrus Selestinus, S.H kepada tim media ini pada Selasa (01/03/2022) tentang adanya Surat TDPI (Surat Nomor : 003/TPDI/III/2022) ke Mendagri tentang Permohonan Klarifikasi Penarikan Kembali atau Pembatalan SK. Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende tertanggal 27 Januari 2022.

“Mendagri harus menjelaskan permasalahan formil dan prosedure apa yang terjadi dalam Pemilihan Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede meliputi hal-hal apa saja, selain kekuranglengkapan Dokumen Persetujuan DPP Partai Politik (Parpol) Pengusung. Mendagri juga harus menjelaskan, “Penarikan Kembali” Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 27 Januari 2022 (melalui Surat Dirjen OTDA a/n. Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.53/956/OTDA) dalam Hukum Admnistrasi Pemerintahan masuk dalam kriteria yang mana? Apakah Perubahan atau Pencabutan atau Penundaan dan/atau Pembatalan Keputusan, karena Mendagri sudah menegaskan tentang adanya permasalahan dari sisi “formil dan procedural” terhadap dokumen pengusulan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende,” jelasnya.

  • Bagikan