Wabup (Ilegal) Ende dan Apatisme Politik Administrasi

Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

Oleh Steph Tupeng Witin

Penulis Buku “Politik Dusta di Bilik Kuasa” (JPIC OFM, 2018)

Swipe up untuk membaca artikel

 

KORANTIMOR.COM – Gonjang-ganjing seputar sah atau tidak sahnya status Wabup Ende akan terus bergulir. Bola panas yang awalnya ada di tangan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Ende yang diketuai Muhamad Orba K. Imma, kini bergulir dan cenderung liar. Panitia Pemilihan Wabup Ende kini seolah berada pada titik yang tidak tersentuh, apalagi bersalah atas proses cacat hukum yang telah mereka lakukan dengan sadar. Mestinya Panmil Wabup Ende ini menjadi salah satu pihak yang harus dituntut pertanggungjawabannya kepada publik Ende karena mekanisme kerja mereka yang tidak becus, khususnya dalam memroses kelengkapan dokumen berkas pencalonan.

Panmil terkesan tergesa-gesa menggelar pemilihan wakil bupati Ende, seolah mengejar tenggat waktu dengan konsekuensi mengangkangi dengan mata terbuka basis regulasi negara dalam pemilihan wakil bupati, khususnya persyaratan administrasi hukum sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Pelaksananya PKPU Nomor 1 tahun 2020.

Regulasi negara ini menggariskan, bahwa pengisian kursi wakil bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan di DPRD kabupaten berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Pendaftaran bakal  calon oleh parpol atau gabungan parpol harus memenuhi persyaratan, antara lain: “menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani pimpinan parpol di tingkat pusat.”

Dua syarat ini memiliki derajat dan akibat hukum yang sama. Kalimat “harus menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan pasangan calon yang ditandatangani oleh pimpinan parpol di tingkat pusat” berarti SK DPP menjadi syarat absolut dan setara dengan syarat-syarat calon lainnya. Artinya, jika tidak disertakan SK DPP pusat maka implikasi hukumnya: calon terpilih harus dinyatakan batal demi hukum.

Aturan ini ditulis dengan Bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami oleh murid sekolah dasar. Tapi anehnya, Panitia Pemilihan Wabup Ende tidak paham atau mungkin gagal paham oleh “kepentingan” pesanan di luar regulasi negara itu.

Kesalahan fatal yang dilakukan Panmil Wabup Ende ini patut diduga kuat ditunggangi oleh pesanan kepentingan untuk mengabaikan substansi syarat pencalonan absolut demi meloloskan calon yang mungkin saja “dititipkan” agar bisa dipilih lebih cepat.

Kerja model begini hanya dilakukan oleh para Mafioso yang sekadar mengejar tujuan akhir, tanpa mengindahkan proses yang benar dan adil. Padahal, justru proses yang benar dan adil akan membuahkan hasil akhir yang berkualitas. Kita dapat mengatakan bahwa dalam proses pemilihan wakil bupati Ende yang sarat masalah pelik ala mafia itu-mengutip Buku Steven Levitski dan Daniel Ziblati “demokrasi telah mati di Ende” yang dijelaskan oleh proses di meja Panmil yang amburadul, semrawut dan abal-abal.

Kita harus tetap singgung sekali lagi agar publik Ende tidak pernah boleh lupa, bahwa berkas pencalonan dua orang menjadi wakil bupati Ende, khususnya SK DPP dari ketujuh partai Koalisi Marsel-Jafar (MJ) sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi benar-benar tidak ada alias nol besar.

Hingga detik ini memang benar dan tidak terbantahkan oleh siapa pun, bahwa SK DPP dari tujuh partai koalisi MJ tidak ada. Padahal Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso telah menulis surat Nomor 184/DPRD/170/1.1. 200/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 perihal: penyampaian surat dukungan DPP yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Ende, Ketua DPC PDIP Ende, Ketua DPD Nasdem Ende, Ketua DPC PKB Ende, Ketua DPC Demokrat Ende, Ketua DPC PKS Ende dan Ketua DPC PKP Ende. Kita kutip bagian akhir surat “Oleh karena itu, untuk mendukung kerja-kerja Panitia Pemilihan  maka kepada para ketua partai yang tergabung dalam partai politik pengusung Marsel-Jafar diminta untuk menyerahkan surat dukungan DPP terhadap kedua calon wakil bupati paling lambat akhir Oktober 2021.”

Kita temukan fakta mengejutkan bahwa Ketua DPC PDIP Ende adalah Fransiskus Taso dan Ketua DPD Nasdem Ende adalah Emanuel Erikos Rede yang kemudian “melompat” jadi calon wakil bupati.

Fransiskus Taso sebagai Ketua DPRD Ende mengeluarkan surat yang justru dia sendiri kangkangi: tidak ada SK DPP PDIP. Emanuel Erikos Rede yang menjadi calon wakil bupati pun tidak memiliki SK DPP Nasdem. Dua orang tokoh kunci dalam proses pemilihan saja tidak memenuhi persyaratan administrasi pencalonan. Lalu bagaimana mereka memroses pemilihan wakil bupati tanpa SK DPP?

Baca Juga :  DPRD NTT Geram, Pemprov NTT Belum Cairkan Dana Covid-19 Rp 710 M

Mereka dua sadar, tahu dan mata terbuka mengangkangi persyaratan absolut dalam proses pencalonan, tapi dengan sengaja dan sadar pula memroses pemilihan wakil bupati. Fransiskus Taso mengetuk palu setelah Emanuel Erikos Rede terpilih secara ilegal. Artinya, dua orang ini-yang namanya juga tenar dalam kasus dugaan korupsi gratifikasi PDAM Ende dan menyalahgunakan jabatan dengan meminjam uang di DPRD Ende berdasarkan catatan Bendahara Setwan 2020, Rustam Rado, yang menjadi temuan dugaan korupsi di DPRD Ende ini-sejak awal sudah tahu bahwa proses ilegal akan menghasilkan Wabup Ende Ilegal.

Mereka dengan tahu dan mau serta sadar mengabadikan “ilegal” itu dalam proses di DPRD Ende. Mereka dengan sadar dan sengaja mengabaikan fakta administrasi hukum yang berakibat predikat ilegal disandang Emanuel Erikos Rede.

Fakta yang menyeruak ke ruang publik adalah bupati, gubernur dan Mendagri  seolah tidak luput dari perseteruan yang kadang didominasi irasionalitas kelompok “pagar” dungu yang gentayangan di dahan dan ranting-ranting media sosial. Pasukan “pagar” dungu itu seolah menyanyikan mars: maju tak gentar pasang badan membela wakil bupati ilegal.

Di lembaran media sosial yang liar, gerombolan “pagar” dungu itu tampil heroik bak intelektual dadakan yang menganalisa kasus Wabup Ende ilegal sesuka hasratnya. Mereka tanpa malu terus memamerkan kedunguan agar publik bisa terepresi kedangkalan pengetahuan dan kesemuan pemahaman mereka.

Kata-kata mereka berlepotan kedunguan akut sambil memamerkan diri menjadi tukang debat pinggiran jalan untuk melawan “angin” di tengah guyuran hujan sekadar mengusir tikus-tikus sawah yang lapar.

Tikus-tikus sawah itu memang sengaja dipiara segelintir politikus karbitan, dan diberi makan sisa tinja lalu dikotori otak kampungnya sehingga berani menebar kebohongan mulut besar ke ruang-ruang sosial. Kebohongan itu hanya membusukkan ruang medsos sesaat saja. Tapi kebenaran akan tetap hadir, meski memakan waktu panjang, menguras energi yang besar dan melewati jalan berliku penuh batu.

Kronologi Proses Cacat Hukum
Pada 11 November 2021, rakyat Ende disuguhi sandiwara pemilihan Wakil Bupati Ende. Ketua DPRD Ende Fransiskus Taso memukul palu dengan tangan berat. Raut wajah penuh beban. Ketua Panmil Muhamad Orba K. Ima memimpin proses pemilihan. Anggota DPRD Ende melangkah menuju kotak suara. Bahkan almarhum Baltasar Saytua yang sedang sakit berat pun memaksakan diri memasukkan kertas suaranya dalam kondisi dipapah setelah sebelumnya dipertanyakan Meggy Sigasare.

Detik-detik kemenangan Emanuel Erikos Rede itu, justru menjadi bumerang bagi laju politik dan mengotori marwah demokrasi di Kabupaten Ende. Sandiwara pemilihan wakil bupati Ende itu sarat masalah substansi: tidak adanya SK DPP dari tujuh partai koalisi MJ.

Ketua DPRD Ende Fransiskus Taso sudah mengingatkan tujuh partai koalisi melalui surat tanggal 22 Oktober 2021, agar melengkapi persyaratan SK DPP demi membantu kerja-kerja Panitia Pemilihan (Panmil). Faktanya, surat itu hanya angin lalu bahkan Fransiskus Taso sebagai ketua DPC PDIP Ende pun membangkangi surat yang ia tanda tangani sendiri. Emanuel Erikos Rede sebagai Ketua DPD Nasdem Ende percaya diri maju menjadi calon wakil bupati tapi tanpa mengantongi SK DPP Nasdem. Kalau sekarang ditanya, pasti jawab ada SK DPP.

Orang-orang ini dengan sadar dan sengaja menerabas regulasi negara yang menjadi identitas demokrasi. Mereka sendiri tidak menghargai diri. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menghargai dan menghormati orang lain? Kita menduga, orang-orang ini sedang mengidap sakit psikis kronis. Tipikal ini sangat berbahaya bagi banyak orang. Dia akan merasa diri “paling” dari semua orang. Kekuasaan hanyalah gua untuk menyembunyikan jiwa yang sakit.

DPRD Ende memilih wakil bupati Ende tanpa SK DPP yang sesungguhnya menjadi syarat mutlak. DPRD Ende dan Bupati Ende mengetahui bahwa berkas-berkas yang mutlak ada dalam proses pencalonan tapi tidak ada, namun tetap menjalankan proses pemilihan. Itu berarti proses yang cacat hukum dan hasilnya yang cacat hukum tetap dikirim ke provinsi.

Menjadi semakin aneh ketika elite di provinsi entah memeriksa atau tidak memeriksa berkas yang cacat hukum itu lalu meneruskan semua berkas cacat hukum itu ke Mendagri. Setelah memeriksa semua berkas yang ada, Mendagri akhirnya pada 22 November 2021 menurunkan SK dengan isinya proses dan hasil proses pemilihan Wabup Ende dinilai cacat hukum. Maka dikembalikan ke DPRD Ende untuk diproses ulang. SK ini yang ditandatangani Mendagri.

Baca Juga :  Anggota DPR itu Hamba Bagi Rakyat, Bukan Raja

Pada 19 Januari 2022 beredar SK Mendagri untuk pelantikan dan tanpa poin penjelasan pembatalan SK tanggal 22 November 2021. SK tanggal 19 Januari 2022 ini tidak ditandatangani oleh Mendagri. Maka surat tanggal 19 Januari 2022 itu bukanlah SK karena tidak ditandatangani Mendagri.

Menjadi tambah aneh dengan munculnya surat penarikan SK Mendagri dari Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) yang ditandatangani Dirjen Otda. SK Menteri harus ditarik atau dibatalkan sendiri oleh Menteri apabila terjadi kekeliruan dalam SK terdahulu. Hal ini tidak terjadi hingga detik ini. Apakah Dirjen Otda bisa membatalkan atau menarik kembali SK Menteri? Tidak etis ini meski dalam satu rumah tangga.

Tindakan Dirjen Otda ini menyalahi asas hukum lex superiori derogat legi inferiori: hukum yang lebih tinggi menggugurkan hukum yang lebih rendah. Tapi SK Mendagri untuk pelantikan ER benar-benar tidak ditandatangani Mendagri. Maka menurut tata tertib hukum, itu bukanlah SK tapi masih sebatas konsep SK.

Bertolak dari pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka kesimpulan menurut Hukum Tata Negara adalah pelantikan Wabup Ende Emanuel Erikos Rede tidak mempunyai dasar hukum karena berangkat dari proses dan hasil proses yang cacat hukum. Hasil akhirnya: Wakil Bupati Ende Emanuel Erikos Rede adalah ilegal.

Hal yang mutlak dalam proses sah atau tidaknya wakil bupati adalah SK Mendagri, bukan pelantikan yang sebatas aksesori. Dengan kata lain, pelantikan Wabup Ende yang terkesan tergesa-gesa dan sangat dipaksakan itu adalah ilegal alias tidak sah karena tanpa SK Mendagri. Andaikan Mendagri itu ada di Ende, kelompok ini akan aman dan “semua baik-baik saja.”

Maka jika Wakil Bupati Ende Emanuel Erikos Rede sudah mulai dengan perjalanan dinas-meminjam istilah Erik Rede “saya sudah menjalankan tugas”- dengan memakai fasilitas negara  dan diberikan gaji, maka publik harus mengusut uang itu sumbernya dari Menteri Keuangan RI yang mengalir melalui APBN atau siasat kotor menggunakan APBD?

Hal yang pasti, Kementerian Keuangan RI tidak mengalokasikan uang gaji Wabup Ende karena ilegal alias tidak tercatat di Kemendagri. Jika ternyata demikian, maka disinilah indikasi korupsi terjadi.

Bupati Ende mesti lebih cerdas memahami masalah pelik ini, agar kebijakan birokrasi tidak menumbalkan orang-orang ASN yang bekerja di Bagian Keuangan Daerah. Bupati Djafar harus memiliki hati jernih dan tulus untuk menjaga orang-orang ASN yang bekerja di Bagian Keuangan Daerah yang mencari sesuap nasi untuk keluarga. Jangan sampai orang-orang di Bagian Keuangan Daerah diintimidasi dan diteror, yang membuka gerbang penjara bagi mereka yang sejujurnya tidak paham politik karena lebih mengabdi negara sebagai ASN.

Apatisme Politik Administrasi
Di hadapan polemik soal sah dan tidaknya, Wabup Ende Erik Rede percaya diri mengenakan pakaian baru sebagai wakil bupati. Wakil bupati ini memiliki hobi baru blusukan ke kampung-kampung sambil kampanyekan diri sebagai wakil bupati Ende yang sah. Ini jenis pembohongan publik yang mungkin saja menjadi pekerjaan yang biasa dilakukan selama ini, sehingga tidak ada rasa malu secuil pun.

Pemda Ende dan rakyat adalah kelompok yang secara langsung menerima  dampak dari persoalan ini. Fakta yang mengherankan adalah bahwa hingga detik ini tidak terdengar tentang adanya upaya administratif yang harusnya dilakukan oleh Pemda Ende dan DPRD Ende, paling tidak meminta penjelasan dan mengkonfirmasi  seputar  konsekuensi  penarikan SK Mendagri itu terhadap kedudukan hukum peristiwa pelantikan serta legalitas Wabup Erik Rede dalam menjalankan peran sebagai orang nomor dua Ende.

Kita mesti katakan bahwa terkait ini, aksi demo kelompok kecil yang tetap kritis di Kemendagri Jakarta serta DPRD dan Kantor Bupati Ende beberapa hari lalu intinya meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari DPRD Ende, Bupati Ende, Pemprov NTT dan Kemendagri terkait status ilegal Wabup Ende saat ini.

Maka jadi aneh dan terkesan diduga sinting ketika ada pihak di luar institusi negara ini yang merasa terganggu, lalu tampil bagai patriotik kesiangan dengan teror murahan ancaman hukum. Orang Kupang tanya: Lu tu sapa? Orang Nagi seloroh: gata di kepala me garo di panta (gatal di kepala tapi garuk di pantat). Menggelikan tapi tidak lucu. Luar biasa pasang badannya tapi substansi dangkal. Mesti baca lagi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan paham peran civil society sebagai salah satu faktor lingkungan internal  dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, terkait dengan transparansi dan akuntabilitas publik.

Baca Juga :  Ketua DPD HANURA NTT: "Sampai Langit Runtuh pun Kami Tetap Solid Untuk OSO"

Urus Ende ini bukan hanya kelompok pagar dungu yang gemar pasang badan dan omong besar di media sosial. Ende ini milik semua orang berkehendak baik, bukan milik segelintir orang yang haus kuasa tapi menempuh rute ilegal, lalu melarang orang tidak boleh berpolemik agar mereka bisa mengatur Ende ini seturut selera pribadi dan hasrat gerombolan “makan siang.”

Orang-orang jenis ini kalau omong saat disorot kamera tampak bingung sendiri dengan apa yang dia omong.  Orang di samping juga tambah bingung. Rupanya: mereka tidak tahu apa yang sedang diomongkan sendiri.

Fakta lebih menggelikan adalah pernyataan Bupati Ende Djafar Achmad yang mendesak rakyat Ende agar berhenti berpolemik terkait sah atau tidak sahnya Wabup Ende. Bupati Djafar malah dengan percaya diri mendaulatkan ER sebagai wakil bupati yang sah. Atas dasar apa Pak Bupati Djafar? Sah atau tidaknya Wabup Ende tidak terletak pada omong besar atau orang Ende bilang wora. Andaikan status Wabup Ende sah menurut Bupati Djafar, bisa dibuang ke langit Ende semua SK DPP tujuh partai koalisi MJ? Bupati Djafar bilang: bentuk nyata SK Mendagri saja dia tidak lihat (kupang.tribunnews.Com/2022/02/24).

Inilah akar gonjang-ganjing yang melahirkan predikat paling buruk dan memalukan jagat Republik ini: Wakil Bupati Ende Ilegal. Ende telah mencatat sejarah terburuk: melahirkan seorang wakil bupati yang ilegal dan akan jadi wakil bupati pertama di bawah kolong langit ini yang menerima honor karena nama Erik Rede tidak tercatat di Kemendagri. Tapi honor dari celah mana?

Pertanyaan ini pantas diajukan untuk dijawab oleh Bupati Djafar, karena dia sendiri dengan sadar meminta publik tidak berpolemik lagi tentang wakil bupati Ende karena sudah dilantik. Publik Ende bukan anak TK yang disuruh diam atau mendiamkan masalah status wakil bupati ilegal yang merupakan “produk” DPRD Ende dan Bupati Djafar Ahmad sendiri. Publik berharap Bupati Djafar tidak menjadikan Ende sebagai gudang bagi manusia dan segala sesuatu yang berstatus ilegal.

Publik menunggu jawaban dari Mendagri sebagai sesuatu yang sangat ditunggu yang setidaknya bisa mengakhiri polemik ini. Kalau saja oleh Mendagri, dikatakan bahwa pelantikan itu sah, maka Erik Rede bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan legal. Tetapi kalau tidak sah, maka akan sangat mengganggu kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini: negara tidak mengakui peran dan kedudukannya dan jika hal ini berkaitan dengan kebijakan, maka akan menjadi hal yang kontraproduktif bagi semua pihak.

Sejalan dengan hal itu, maka akan menjadi bom waktu bagi karier politik Erik Rede sendiri, entah disadari atau tidak oleh orang ini yang sedang mabuk kuasa ilegal.  Dengan posisinya yang ilegal itu, suatu saat kelak oleh negara dianggap bahwa segala kebijakan alokasi sumber daya dan fasilitas yang diberikan kepadanya merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Dalam situasi demikian, siapa yang paling bertanggung jawab? Persoalan ini harus segera ditanggapi oleh Pemda untuk memotong mata rantai efek domino yang bisa saja menjadi bola liar dan tak terkendali akal sehat.

Akhirnya, akar masalahnya adalah apatisme politik terhadap mekanisme administrasi. Dalam dunia pemerintahan, ada istilah: ketika administrasi berakhir, politik dimulai dan ketika politik berakhir maka saat itu administrasi dimulai. Fakta yang terjadi selama ini di Ende, termasuk proses pemilihan wakil bupati adalah orang politik cenderung bahkan sangat mengabaikan prosedural administrasi, dan sejalan dengan itu biasanya disertai intimidasi kepentingan. Maka proses administrasi justru tidak berjalan ideal: cenderung tunduk pada tekanan kepentingan politik.  Itulah maka terjadi: laporan hasil pemilihan  dengan berkas dan syarat administrasi yang tidak lengkap justru “lolos”  dari DPRD Ende, “lolos” dari Pemda Ende ke provinsi malah lebih “lolos” lagi ke Kemendagri.

Di Ende, ada istilah viral: jalan tikus. Jenis jalan ini memang hanya dilalui tikus. Luas jalan memang setara dengan ukuran badan tikus. Tapi dalam kasus wakil bupati ilegal, jalan tikus sangat lebar karena diduga kuat diaspal “ala Ende” dengan rute sangat panjang: dari Larantuka (Flotim) menuju Ende. *

  • Bagikan