Kejagung dan Kejati NTT  Diduga Sedang Lindungi Jaksa KM dan Kontraktor HT

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KEFAMENANU – Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga sedang melindungi terduga pelaku tindak pidana korupsi (Hironimus Taolin atau Hemus Taolin alias HT dan Jaksa Kundrat Mantolas, S.H., MH alias KM pelaku tindak pemerasan terhadap HT, red), yang telah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Satuan Tugas (Satgas) 53 Kejagung pada Desember 2021 lalu. Alasannya, Kejagung hanya memberi sanksi 12 bulan bebas jabatan kepada Jaksa KM. Sementara kontraktor HT yang diduga terlibat korupsi proyek pengerjaan jalan di  tiga Kabupaten di NTT (TTS,TTU,dan Belu) senilai Rp 15 Milyar, dibiarkan Kejati NTT berkeliaran tak tersentuh hukum.

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi (CW), Viktor Manbait dalam rilis tertulis kepada tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Kamis (16/02/2022).

Swipe up untuk membaca artikel
Ketua Lakmas CW, Viktor Manbait

“Terkesan kuat ke publik kalau Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi NTT melindungi Jaksanya, Kundrat Mantolas dengan tidak diproses hukum pidana korupsi dan hanya dilakukan tindakan disiplin semata. Sementara Direktur PT. Sari Karya Mandiri, Hironimus Taolin yang telah mangkir tiga kali berturut turut dari panggilan Kejati NTT, sepertinya tak tersentuh sama sekali oleh hukum,” tulisnya.

Baca Juga :  Dana Rp 165 M Ludes, Angka Stunting NTT Malah Bertambah

Menurut Viktor Manbait, wibawa hukum dan wibawa Kejaksaan Agung RI maupun Kejati NTT seakan runtuh di hadapan Jaksa KM dan Direktur PT. Sari Karya Mandiri, HT. Kejagung RI dan Kejati NTT  nampak tak berdaya dan lemah untuk melakukan  penegakan hukum (menindak, red) KM dan HT, bahkan terkesan sedang berupaya mati-matian melindungi Jaksanya (KM) yang sedang bermasalah hukum dan sang kontraktor (HT) yang sedang tersandung kasus korupsi.

“Padahal, telah terjadi tindak pidana korupsi pemerasan atas Pengusaha Hironimus Taolin dan atau penyuapan atas Jaksa Kundrat Mantolas dengan barang bukti uang Rp 50 Juta di TKP saat terjaring OTT Satgas 53 Kejagung. Dan terjadinya pemerasan Jaksa KM terhadap HT sebesar Rp 100 juta sebanyak 20 kali sebagaimana diungkap Anggota DPR RI, Arteria Dahlan dan Beny Kabur Harman dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersana Jaksa Agung RI,” jelas Viktor.

Kisah OTT, kata Viktor Manbait, terhadap Jaksa KM awalnya dikatakan pihak Kejagung dan Kejati NTT tidak berkaitan dengan kontraktor atau pengusaha HT, namun kemudian terbantahkan sendiri oleh pihak Kejagung RI dengan informasi Kejati NTT tentang penyelidikan dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Malaka, Kabupaten TTU dan Kabupaten TTS yang dikerjaan oleh PT. SKM pada Tahun Anggaran (TA) 2021 senilai Rp 15 Milyar.

Baca Juga :  TPFI Tantang Kapolda NTT Gelar Ulang Kasus Pembunuhan Ibu dan Anak di Kupang

“Oleh karenanya, kita mendesak Kejagung dan Kejati NTT agar tegak lurus menegakan hukum, dan tidak pandang bulu dengan memproses hukum Jaksa KM dan HT,” tegasnya.

Rakyat NTT, kata Viktor, sedang melihat dan merekam dengan baik apakah Kejagung dan Kejati NTT masih dalam satu marwah sebagai penegak hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, ataukah  sengaja tak berdaya dihadapan Jaksa KM dan Direktur PT. Sari Karya Mandiri, HT.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Dr. Yulianto, S.H., MH yang dikonfirmasi tim media ini melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kadipenkum), Abdul Hakim, S.H., MH via pesan WhatsApp/WA pada Kamis (16/02), pukul 18.27 Wita tidak menjawab, walau telah melihat dan membaca pesan WA wartawan. (kt/tim)

Sumber: Lakmas
  • Bagikan