Tindaklanjuti Arahan Presiden, Wawali Kota Kupang Pimpin Rakor Tangani Omicron

Reporter : ans
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KOTA KUPANG – Tindaklanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait penanganan Covid 19 varian Omicron, Senin (07/02), Pemerintah Kota Kupang melalui Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man langsung menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perangkat daerah terkait.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man, turut dihadiri Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti, SIK dan Kasdim 1604 Kupang, Letkol Inf. Sugeng Prihatin, berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Kupang. Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kupang, Ignasius Lega, SH, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes beserta jajarannya, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Lodywik Djungu Lape, S.Sos, Kadis Nakertrans Kota Kupang yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota dan Plt. Asisten I Sekda, Thomas Dagang, S.Sos, M.Si, serta Kepala Pelaksana BPBD Kota Kupang yang baru dilantik, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si dan Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang, Hengky Malelak, S.STP, M.Si.

Wawali dalam rapat tersebut menyampaikan dua hal yang perlu menjadi perhatian utama semua pihak terkait penanganan varian omicron, sebagaimana yang disampaikan Presiden.

Yang pertama, soal percepatan vaksinasi dan yang kedua tentang peningkatan penerapan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Terkait capaian vaksinasi, Wawali memerintahkan beberapa dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Sosial dan BPBD untuk melakukan koordinasi agar mematangkan kembali data-data terkait capaian vaksinasi. Karena sebelumnya, ada temuan perbedaan antara data capaian pada fasilitas kesehatan dengan data capaian dilihat dari administrasi kependudukan atau KTP, yang mengakibatkan capaian vaksinasi di Kota Kupang yang harusnya sudah di atas 70 persen dinyatakan belum mencapai oleh pemerintah pusat.

Sumber: PKP
  • Bagikan