Artheria Dahlan Punya Imunitas, Tidak Bisa Diproses Hukum Soal Bahasa Sunda

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – JAKARTA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Artheria Dahlan dalam tugasnya sebagai DPR, memiliki imunitas (kekebalan, red) sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Artheria tidak bisa diproses hukum terkait kritikannya terhadap Kajati Jawa Barat (Jabar), soal penggunaan Bahasa Sunda, karena saat menyampaikan kritiknya itu (di Rapat Dengar Pendapat/RDP Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung/Kejagung pada 17/01/2022, red), Artheria sedang dalam kapasitas menjalankan tugasnya sebagai DPR.

Demikian disampaikan Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis sebagaimana dilansir dari detiknews.com Minggu (06/02/2022), menanggapi kasus hukum yang sedang menimpa Artheria Dahlan terkait pernyataannya saat RDP Komisi III DPR RI dengan Kejagung pada Januari lalu.

Swipe up untuk membaca artikel

“Sejak awal ini tidak bisa diproses. Kiamat kalau anggota DPR yang sedang bekerja lalu dihukum atas pernyataannya yang menjadi bagian dari pekerjaannya,” jelasnya.

Baca Juga :  Kemenhub RI Diminta Tidak Menangkan Kontrator Bermasalah di Proyek Bandara Ende

Menurutnya, Artheria Dahlan sebagai anggota DPR memiliki kekebalan saat menjalankan fungsi sebagai anggota DPR. Aturan itu sudah tertuang dalam UU MD3. Oleh dasar itu, kasus Arteria sejak awal seharusnya tidak dibawa ke ranah hukum (tidak perlu dilaporkan ke polisi, red).

Doktor Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Indonesia menegaskan, bahwa apa yang disampaikan Arteria soal penggunaan bahasa Indonesia itu benar.

“Ada UU 24 tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lembang Negara yang mengatur dalam rapat resmi, Bahasa Indonesia harus digunakan, apalagi oleh para pejabat,” terangya.

Saat itu, Arteria meminta Jaksa Agung mencopot Kajati Jabar terkait penggunaan bahasa di luar bahasa Indonesia dalam rapat-rapat formal di Kejati Jabar. Kasus ini kemudian ramai dan banyak kalangan mendesak Arteria mundur dari DPR dan diproses hukum.

“Kiamat bangsa ini kalau ada orang yang dilindungi oleh UUD dan sedang menjalankan kewajiban-kewajiban hukumnya harus ditangguhkan karena pertimbangan politik,” kritik Margarito.

Margarito pun mengapresiasi sikap polisi menghentikan penyelidikan dan atau penyidikan kasus Arteria Dahlan sebagai tindakan benar dan profesional. “Bagus, karena sudah seharusnya begitu,” tegasnya. (kt/detiknews)

Sumber: detiknews
  • Bagikan