Keburu Lantik Wabub Ende, Diduga Karena Ada Rekayasa Oleh Pemprov NTT

Reporter : Kos
Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – SURABAYA – Pelantikan Erikos Rede sebagai Wakil Bupati Ende oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat/VBL terkesan terburu-buru, sehingga terkait hal itu, diduga ada campur tangan rekayasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dibaliknya. Alasannya, Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) dalam menjawab Surat Permohonan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat/VBL untuk pengangkatan dan penetapan Erick Rede sebagai Wabub Ende, memerintahkan Pemprov NTT terlebih dahulu melampirkan SK DPP Partai pengusung. Tidak menjawab permintaan Kemendagri tersebut, Pemprov NTT malah melantik Erik Rede sebagai Wabub Ende pada Kamis, (27/01) dari yang sebelumnya direncanakan pada tanggal 28 Januari 2022.

Demikian disampaikan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Marianus Gaharpung, SH, MS, dalam rilis tertulis yang diterima tim media ini pada Kamis (03/02/2022), menanggapi drama pelantikan Wabub Ende, Erikos Rede oleh Gubernur VBL.

Swipe up untuk membaca artikel

“Aneh dan lucu bahkan terkesan sembrono tata kelola pemerintahan Pemprov NTT. Ketika diumumkan dan ditarik kembali SK Kemendagri tentang pengangkatan dan pelantikan Erikos Emanuel Rede pada tanggal 25 Januari 2022 (melalui Surat Nomor 132.53/956/OTDA yang ditandatangani oleh Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2022), undangan pelantikan 28 Januari 2022 mendadak ditarik, dan dikeluarkan undangan pelantikan tanggal 27 Januari 2022, yang bertepatan dengan SK dari Dirjen Otoda tentang penarikan terhadap SK Menteri Dalam Negeri. Jadi, sekali lagi pelantikan Erikos ini ada dugaan rekayasa politik tata pemerintahan di NTT,” jelasnya.

Baca Juga :  Kepala DPM & PTSP NTT Pastikan PT. Agogo Tak Punya Izin AMP

Menurut Marianus Gaharpung, ketika dokumen pencalonan Erick Rede sebagai Wabub Ende dikirim oleh DPRD dan Pemkab Ende ke Gubernur NTT untuk diverifikasi, seharusnya Pemprov NTT mengembalikan dokumen pencalonan Erik Rede (ke DPRD dan Pemkab Ende untuk dilengkapi SK DPP partai pengusung, red), bukannya diteruskan (Pemprov NTT, red) ke Kemendagri.

“Wajar kemudian Kemendagri atas dasar dokumen yang dikirimkan Pemprov NTT (yang oleh Kemendagri dianggap telah diverifikasi oleh Pemprov NTT itu, red), lalu menerbitkan SK pengangkatan Erik Rede sebagai Wakil Bupati Ende. Selanjutnya, Gubernur NTT berdasarkan SK tersebut mengeluarkan undangan pelantikan Erikos Rede tanggal 28 Januari 2028,” tandasnya.

Namun, lanjutnya, tentu ketika penarikan SK pengangkatan Wakil Bupati Ende ditandatangani Dirjen Otoda tanggal 27 Januari 2022 (yang dikirimkan ke Pemprov NTT secara online, red), otomatis telah diketahui Pemprov NTT seketika itu. Pemprov NTT kemudian mendadak menarik undangan yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 28 Januari dan memajukan pelantikan Erik Rede ke tanggal 27 Januari 2022. “Hal ini lalu menimbulkan  kecurigaan publik NTT, mengapa  undangan pelantikan tanggal 28 Januari mendadak ditarik dimajukan ke tanggal 27 Januari 2022? Dugaan publik?  Itu sebuah rekayasa politik dan pendidikan politik yang sembrono, yang dipertontonkan Pemprov NTT pada pelantikan Wakil Bupati Ende,” kritiknya.

Marianus Gaharpung menegaskan,  bahwa walau pelantikan Erik Rede sebagai Wabub Ende telah dilaksanakan dan dari aspek seremial telah selesai, tetapi pelantikan tersebut tidak sah dan tidak mengikat bahkan tidak berimplikasi pada pada pengambilan keputusan oleh Wakil Bupati Ende dalam tata kelola pemerintahan di Ende. “Di mata hukum administrasi, eksistensi pelantikan Wakil Bupati Ende oleh Gubernur NTT diduga tidak sah atau tidak mengikat. Itu artinya Wakil Bupati Ende untuk sementara waktu tidak boleh mengambil Keputusan dalam tata kelola pemerintahan di Pemkab Ende, sambil menunggu petunjuk dan keputusan lebih lanjut dari Kementrian Dalam Negeri RI,” tegasnya lagi.

Baca Juga :  Wagub NTT Teken Pencairan Tahap I Pinjaman Daerah Dari PT. SMI Senilai Rp. 189,7 Milyar

Anehnya, ungkap Advokat tersebut, ada sekelompok orang dengan ketidaktahuannya mengatakan bahwa pelantikan Erik Rede tetap sah, karena SK Menteri Dalam Negeri tentang penangkatan Wakil Bupati Ende lebih kuat lebih tinggi dibandingkan dengan SK Dirjen Otonomi Daerah (Otda). “Sekali lagi ini logika sesat, sebab Dirjen Otoda mengeluarkan SK Penarikan Pelantikan (Erik Rede sebagai Wakil Bupati Ende, red) adalah menjalankan kewenangan dan mandat dari Mendagri. Itu artinya tanggungjawab tanggunggugat ada pada Mendagri. Itu artinya SK Dirjen Otda tanggal 27 Januari adalah sah dan mengikat,” ujarnya.

Kata Marianus, ketidaktahuan muncul lagi di publik bahwa Gubernur NTT melantik atas nama Presiden, sehingga SK darimana saja yang membatalkan pengangkatan Wakil Bupati (Erik Rede, red) tetap tidak sah. “Ini juga logika sesat, karena SK Dirjen Otoda adalah penetapan tertulis yang konstitutif (mengikat ke dalam dan keluar). Sedangkan pelantikan adalah penetapan yang deklaratif (sifanya mengumumkan saja) sehingga tanpa pelantikanpun, seseorang sudah dianggap sah berdasarkan SK yang memenuhi aspek wewenang, substansi dan prosedur,” imbuhnya.

Ada lagi, lanjut Marianus, yang mengatakan jika ada pihak yang merasa tidak sah dengan keputusan pelantikan Wakil Bupati Ende, silahkan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lagi- lagi ini cara berpikir yang sesat dankeliru. Bahwa di dalam hukum administrasi, ada asas contrarius actus artinya pejabat yang menerbitkan keputusan atau tindakan faktual, maka pejabat tersebut yang berhak mencabut.

Baca Juga :  Araksi Resmi Laporkan Hakim Sarlota Suek ke KY dan MA Terkait Kasus Bawang Merah Malaka

“Menteri Dalam Negeri menerbitkan SK pengangkatan Wakil Bupati Ende tanggal 25 Januari dan tanggal 27 Januari Dirjen Otoda atas nama Mendagri keluarkan SK penarikan SK pengangkatan Wakil Bupati Ende (kewenangan mandat), maka semua tindakan hukum termasuk pelantikan Erikos Emanuel Rede sebagai Wakil Bupati Ende batal atau tidak sah, tanpa harus gugat ke pengadilan tata usaha negara,” jelasnya lagi.

Jadi, kata Marianus, sangat aneh dan keliru serta lucu, Gubernur NTT, VBL mengatakan dengan selesainya pelantikan Wakil Bupati Ende, maka persoalan sudah selesai, tidak perlu membuat kegaduhan. “Justru tindakan pelantikan oleh gubernur VBL ini yang justru memantik kegaduhan dengan mempertontonkan tata kelola pemerintahan yang tidak fair. Sebab  Gubernur NTT  diduga melanggar Undang- Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni asas kecermatan,” tegasnya.

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) yang dikonfirmasi melalui Kepala Biro Tata Kelola Pemerintahan (Karotatapem) Pemprov NTT, Doris A. Rihi via pesan WhatsApp/WA pada Jumat (04/02/2022) pukul 09.30 WITA, baru menjawab pada pukul 13.51 Wita, bahwa Wabub Erik Rede telah dilantik Gubernur NTT, VBL dan SK Kemendagri sudah disampaikan ke para pihak, sehingga tidak ada polemik lagi.

“Jika ada kebutuhan informasi lainnya bisa langsung dg (dengan) pihak Kemendagri ya. Biar lebih jelas,” jelasnya.  (kt/tim)

  • Bagikan