Kejaksaan Agung Diminta Proses Pidana Jaksa Kundrat Mantolas, Jangan Lindungi

Editor : Redaksi
  • Bagikan
Koran Timor

KORANTIMOR.COM – KEFAMENANU – Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta tidak melindungi jaksa Kundrat Mantolas dengan hanya memberikan sanksi bebas jabatan 12 (dua belas) bulan, tetapi juga memproses pidana Jaksa Kundrat Mantolas yang telah terbukti melakukan tindakan pemerasan terhadap pengusaha (kontraktor, red) Hironimus Taolin.

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi (CW), Viktor Manbait melalui pesan WhatsApp/WA kepada tim media ini pada Jumat (28/01/2022) menanggapi sanksi disiplin Kejagung terhadap Jaksa Mantolas yang hanya dihukum 12 bulan bebas jabatan.

Swipe up untuk membaca artikel

“Kejaksaan Agung harus bisa menunjukan komitmen pemberatasan tindak pidana korupsi tidak saja pada rakyat biasa, tetapi juga terhadap anggota korpsnya (Jaksanya yang korup, red),” tulisnya.

Menurutnya, dengan pemberian sanksi 12 bulan bebas jabatan bagi Jaksa Kundrat Mantolas, Kejagung telah membuktikan (terbukti, red) Jaksa Kundrat Mantolas melakukan tindak pidana pemerasan terhadap pengusaha HT.

“Sehingga tindakan¬† disiplin yang sudah diputuskan tersebut menjadi dasar untuk memproses pidana Jaksa yang bersangkutan (Kundrat Mantolas, red),” tegasnya.

Baca Juga :  Kejagung Diminta Proses Pidana Jaksa Kundrat Mantolas dan Mantan Kejati NTT

Viktor menjelaskan, bahwa sanksi bebas jabatan bagi Jaksa Kundrat sekaligus tantangan bagi Kejagung untuk dapat menunjukan komitmennya pada pemberatasan tindak pidana korupsi, tidak saja pada rakyat biasa, tetapi juga kepada oknum Jaksa di institusinya. Jangan sebaliknya terkesan melindungi korpsnya (jaksa Kundrat Mantolas, red).

“Oleh karena itu, dengan tidak memproses hukum Jaksa yang bersangkutan (Kundrat Mantolas,red), sama saja Kejaksaan Agung memelihara kejahatan tindak pidana korupsi dalam institusinya sendiri,” kritiknya.

Ketua Lakmas CW mengingatkan, bahwa sampai Tim Satgas 53 Kejagung turun ke NTT dan melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan, red) terhadap Jaksa Kundrat, itu sudah menunjukan kalau kualitas kejahatan yang dibuat oleh Jaksa itu sangat berbahaya.

“Untuk itu, Kejagung harus tuntas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pemerasan oleh jaksa yang bersangkutan (Kundrat Mantolas, red). Jangan melindunginya, karena Jaksa yang bersangkutan sudah sering diingatkan,” tandasnya.

Sebagaimana dilansir dari media CNN Indonesia (28/01), Kejagung RI menyatakan Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Kundrat Mantolas telah dinyatakan terbukti bersalah (lakukan pemerasan, red) setelah di OTT Satgas 53 Kejagung pada akhir tahun 2021.

Baca Juga :  Dinilai Tak Mampu, Menteri PU Diminta Copot Kabalai PJN X Kupang

Kundrat Mantolas telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan awalnya selama satu tahun (12 bulan, red). (kt/tim)

  • Bagikan