Berkas Permohonan Pengesahan Dan Pelantikan Wakil Bupati Ende Ditolak, Mendagri Inginkan Mekanisme Pilkada Ulang.

  • Bagikan
Koran Timor

Oleh: Petrus Selestinus, Koordinator TPDI & Advokat Peradi

 

Swipe up untuk membaca artikel

JAKARTA РKORANTIMOR.COM РMasyarakat NTT yang melek dan sadar hukum tidak akan percaya, kalau Menteri Dalam Negeri akhirnya menerbitkan Surat Keputusan  Pengesahan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende, Erik Rede, karena Mendagri melalui Website ULA tanggal 22/11/2021 telah menyatakan menolak Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende, Erik Rede, karena kekuranglengkapan SK. Persetujuan DPP Partai Politik Pengusung.

Publik Ende dan Partai Pengusung Calon tahu bahwa, segera setelah pemilihan Wakil Bupati Ende, pada November 2021, baru diketahui kekuranglengkapan Persyaratan Calon yang menjadi syarat wajib menurut UU Pilkada yang tidak dimiliki atau dipenuhi oleh Calon Wakil Bupati Ende Erik Rede dan Partai Politik Pengusung.

Meskipun salah satu persyaratan administrasi pemilihan Wakil Bupati Ende yang substantif yaitu SK. Persetujuan DPP Partai Politik Pengusung terhadap Calon Wakil Bupati Erik Rede, tidak dimiliki dan tidak dilampirkan dalam berkas calon, akan tetapi DPRD tetap melakukan Pemilihan dan hasilnya ttap dikirim ke Mendagri dalam kondisi tidak lengkap.

Baca Juga :  Wakil Gubernur NTT : Adat dan Budaya adalah Bentuk Eksistensi Masyarakat

Mendagri Bukan Tukang Tambal Sulam.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, telah menolak Permohonan Pengesahan dan Pelantikan Wakil Bupati Ende terpilih, karena Mendagri sangat paham bahwa persyaratan Calon Wakil Bupati Ende berupa SK. Persetujuan DPP Partai Politik Pengusung, merupakan syarat penting dan harus dilampirkan di awal pendaftaran Calon, bukan setelah setelah Berkas Pemilihan Calon Wakil Bupati terpilih dikirim ke Mendagri, lalu disusul masuk lewat pintu belakang.

  • Bagikan